"Sebenarnya pejabat-pejabat di dinas ini paham betul bagaimana situasi di lapangan. Harusnya lebih mempunyai langkah jitu. Kalau hanya begini kinerjanya, itu cuma buang-buang anggaran," tegas KP.
Dalam hal ini, warga meminta PJ Bupati Deliserdang bahkan PJ Gubernur Sumut diminta copot kepala-kepala dinas maupun sekretaris Daerah yang gak mampu menegakkan Perda.
"Ngapain negara memelihara pejabat yang tak bisa kerja. Jangan jadikan negara ini sebagai mesin ATM yang hanya menarik anggaran terus tanpa kerja nyata. Untuk itu, saya meminta PJ Gubernur Sumut harus melihat kondisi ini, bila perlu copot pejabat yang berwenangnya," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait