KARO, iNewsMedan.id - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Ganjar saat berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat Karo, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, seorang warga bernama Yohanes mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketidakseimbangan pembangunan antara provinsi dan ibu kota, serta menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap daerah di luar Jawa.
"Kami datang untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pak Ganjar. Semoga harapan dan cita-citanya dapat terkabulkan, dan ada perhatian khusus kepada Sumatera Utara," kata Yohanes dalam pertemuan di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat (10/11/2023) malam.
Ganjar menanggapi pertanyaan dan keprihatinan tersebut dengan menekankan pentingnya penerapan otonomi daerah. Dia mengakui bahwa upaya inisiatif dari daerah perlu diperkuat agar pembangunan yang merata dapat tercapai dengan lebih efektif.
"Pemerataan sangat penting. Ketika dulu tuntutannya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut mencakup hingga tingkat kabupaten/kota. Saat memberikan otonomi tersebut, seharusnya inisiatif dari daerah harus lebih cepat," ungkap Ganjar.
Sebagai bekas gubernur Jawa Tengah yang menjabat selama dua periode, Ganjar mengenang upayanya dalam memperbaiki infrastruktur dan mengatasi masalah korupsi.
Ia menganut prinsip 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' sebagai bukti komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan transparan.
Ganjar juga menyoroti peran krusial tokoh masyarakat dalam mendampingi proses pembangunan. Ia menyadari pentingnya investasi yang didorong oleh partisipasi aktif pemerintah daerah, dengan kemampuan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat merata.
Ganjar juga menekankan bahwa pemerintah pusat memiliki peran penting dalam intervensi untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia
"Maka kalau bicara ketimpangan wilayah. Itu sebenarnya pusat nanti yang bisa mengintervensi. Tapi jangan sampai juga nanti duitnya keluar, tapi misalnya terjadi apa-apa. Ini butuh tokoh masyarakat bisa mendampingi," tegas Ganjar.
Pengertian dan Tujuan Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan adalah salah satu amanah dari sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia”.
Hal tersebut dapat dilihat dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berisikan:
Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara”.
Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Pada intinya, pemerataan pembangunan adalah langkah-langkah untuk menyebarkan pembangunan secara merata guna mengatasi ketidaksetaraan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil.
Maksud dari pemerataan pembangunan adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap daerah, termasuk yang terpencil, diupayakan mendapatkan peningkatan infrastruktur.
Pemerataan pembangunan bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, sementara daerah lain tertinggal.
Proses pemerataan pembangunan mencakup pengembangan infrastruktur seperti pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi, teknologi informasi, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya, yang dibangun secara merata di seluruh wilayah.
Dengan demikian, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa harus bermigrasi ke kota
Editor : Hikmatul Uyun
Artikel Terkait
