Data yang beragam dari pihak-pihak terkait sangat mempengaruhi terhadap perhitungan PDRB.
"Apalagi data dengan standar yang berbeda itu pada akhirnya akan membuat kita sulit menentukan mana yang tepat. Makanya BPS ingin menyamakan standarnya di seluruh Indonesia. Makanya hari ini kita undang juga dari pusat. Jadi nanti jika ada hasil diskusi yang bagus akan dibawa ke pusat untuk disempurnakan dan kemudian di deliver lagi ke seluruh indonesia," ungkap Hasan.
Selama ini memang masih banyak tantangan untuk menembus sumber data. Karena itu, jika sudah terbangun komunikasi di high level-nya, yang di bawahnya akan tinggal terima yang sudah final.
"Itu akan jadi standar kan. Tidak beda-beda. Saya contohkan. Data Pertamina. Itu kan migas. Jadi ketika sudah pakai data Pertamina, maka daerah tidak perlu lagi mendata karena datanya sudah didapat di pusat. Jadi kita tinggal olah data per daerah masing-masing," sebutnya.
Apalagi, sejauh ini untuk data sektor pertambangan dan energi yang dari BUMN masih lebih mudah didapatkan. Tapi berbeda dengan swasta. Untuk swasta ini butuh literasi karena mereka berorientasi bisnis jadi sedikit sulit. Padahal data itu sangat diperlukan karena untuk perencanaan pembangunan.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
