Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi menjelaskan bahwa aspek transformasi digital di pedesaan ada tiga hal yakni digital government, digital society dan digital economy.
Selain itu, banyak juga kondisi-kondisi di pedesaan di era digital sekarang ini masih belum terkoneksi dengan jaringan internet yakni sebanyak 12.548 desa pada tahun 2022 (data kominfo).
“Dalam mensukseskan transformasi digital di pedesaan ini diharapkan mendapatkan manfaat di media digital yakni dapat mengoptimalkan media digital dalam mempermudah serta efisien dalam pengelolaan pemerintahan desa, memperluas pemasaran produk desa ke luar daerah bahkan sampai keluar negeri sehingga meningkatkan perekonomian desa setempat, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga desa dengan pemanfaatan fasilitas digital,"tutur Arwani.
Ketua Majelis Pertimbangan (MPO) DPP APDESI, Agung Heri Susanto, ST memaparkan terkait digitalisasi di pedesaan menjadi hal yang sangat menarik. Dalam hal ini, desa juga mempunyai hak dalam mendapatkan akses internet. Yang mana tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ayat satu (1) pasal 86 bahwa desa mempunyai hak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang berkembang oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Serta, terkait dukungan pemerintah melalui regulasi Permendesa No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2/a, Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdaya Desa pasal 11 ayat 1-5, Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
