Kemudian peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan melakukan pasar murah dan operasi pasar secara massif. Pemprov juga telah mencanangkan pembangunan sentra pertanian terpadu di Kabupaten Dairi seluas 400 hektare untuk tanaman hortikultura.
"Dengan berbagai intervensi program tersebut harga-harga dapat dikendalikan sekaligus mengurangi disparitas harga antar-wilayah di Sumatera Utara," ucap Edy.
Pemprov menyadari, inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli. Daya beli berkurang, kemiskinan pun akan meningkat. Oleh sebab itu, intervensi Pemprov Sumut pada sisi supply dan demand masif dilakukan.
Edy menguraikan, Pemprov Sumut menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sembako yang jumlahnnya dianggarkan di APBD sebesar Rp 77,6 miliar. Terdiri dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp58,7 miliar, penciptaan lapangan pekerjaan sebesar Rp5,1 miliar dan Perlindungan Sosial sebesar Rp13,3 miliar hingga Bantuan Subsidi Transportasi bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp 4 miliar.
Hal itu dilakukan guna meningkatkan daya beli masyarakat. Mengingat 51% sumber perekonomian Sumut berasal dari sisi konsumsi masyarakat. "Disamping meningkatnya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan juga menurun menjadi 8,42% yang sebelumnya 8,49%," terang Edy.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
