Menurut Edi Bahagia, pernyataan tersebut sangat tidak relevan dan berdasar. Apalagi, Gubsu membuat kesan Partai Golkar berseberangan dengan Pemprovsu.
"Anak kecil saja paham, tidak mungkin Golkar tidak mendukung Pemprovsu. Sebab Wagubsu adalah Ketua Partai Golkar. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah bagian yang tidak terpisahkan di pemerintahan provinsi kan," bebernya.
Edi menambahkan, pihaknya mendorong Gubsu untuk fokus saja pada tugas pengelolaan pemerintahan yang saat ini masih banyak PR (pekerjaan rumah). Diketahui memang ada sejumlah hal yang perlu percepatan kerja dari Gubsu seperti pelantikan Sekdaprovsu, Walikota Pematangsiantar dan Walikota Tanjung Balai belum juga dilakukan. Padahal SK Mendagri sudah diterima Gubsu.
Kemudian pengisian jabatan eselon 2 belum juga tuntas, karena masih banyak yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini praktis, sejak menjabat Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menjabat Gubsu - Wagubsu pada September 2018, atau 4 tahun, kabinet pemerintahannya tidak pernah lengkap dengan pejabat defenitif.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut H Ilhamsyah, yang diminta tanggapannya mengakui sudah menerima laporan dari FPG DPRD Langkat. "Sebagai organisasi yang terstruktur dan terkoordinasi, kami sudah mendapat laporan soal peristiwa itu," kata Ilhamsyah.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
