Komisi III DPR Harapkan Wacana Pelarangan Total Vape Libatkan Aspirasi Pelaku Usaha
MEDAN, iNewsMedan.id - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menilai wacana pelarangan total untuk vape perlu dipertimbangkan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini demi menghadirkan regulasi yang dapat menjawab masalah penyalahgunaan vape dengan tepat dan tetap mendukung keberlangsungan industri rokok elektronik legal nasional.
Pasalnya, kasus penyalahgunaan vape ilegal terkait narkoba oleh oknum tidak bertanggung jawab perlu penanggulangan serius. Di sisi lain, industri legal perlu dilindungi, mengingat pelarangan akan menyebabkan dampak ekonomi yang masif, terutama perihal tenaga kerja yang terancam jadi pengangguran.
Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menegaskan perumusan regulasi terkait rokok elektronik atau vape perlu mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan industri, serta nasib para pekerja industri tersebut. Menurut dia, perubahan kebijakan harus tetap diarahkan untuk melindungi kepentingan publik tanpa memutus kegiatan ekonomi.
Andi menjelaskan, pengaturan penggunaan vape tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan pemerintah atau penegakan hukum. Dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar regulasi yang disusun mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.
Ia mendorong keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat, praktisi, asosiasi, hingga pelaku usaha yang memahami perkembangan industri rokok elektronik. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan serta perkembangan industri.
“Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Andi turut membuka ruang dialog bersama pelaku usaha industri vape nasional dan praktisi. Ia berpendapat, pelaku usaha memiliki pengetahuan terkait produk, distribusi, serta perkembangan teknologi perangkat vape sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan secara lebih akurat termasuk membedakan produk vape legal dengan produk vape ilegal yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika.
“Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja,” ujarnya.
Editor: Ismail