Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : IKAMA Mebidang Resmi Dilantik, Siap Wadahi Alumni SMAN 1 Plus Matauli
Advertisement . Scroll to see content

Rektor PTS di Medan Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Manipulasi Dokumen SISTER

Rabu, 18 November 2026 | 14:31 WIB
  • author Jafar
Rektor PTS di Medan Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Manipulasi Dokumen SISTER
Tim Kuasa Hukum melaporkan rektor salah satu PTS di Medan ke Polda Sumut terkait dugaan pemalsuan dokumen SISTER dan penghentian upah sepihak, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa

MEDAN, iNewsMedan.id - Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Lukman S Ginting & Partners secara resmi mengawal proses hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan yang menimpa seorang dosen tetap yayasan di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Medan bernama Dr. Alex Tribuana Sutanto.

Kuasa Hukum Pelapor, Juliadi Kaban, SH menyampaikan bahwa perkara ini telah resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan/atau manipulasi dokumen elektronik dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Juliadi Kaban menjelaskan bahwa kliennya merupakan dosen tetap yayasan yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Nomor: 008/SK/YPTPI/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018.

Permasalahan mencuat menjelang akhir Februari 2026 ketika kliennya mengakses portal resmi pemerintah, SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi) Kemdiktisaintek.

Di dalam akun pribadinya, ditemukan sebuah dokumen elektronik berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor: 006/PK/R/UNPRI/XII/2019 yang mencantumkan tanda tangan kliennya.

"Klien kami menegaskan secara sadar dan di bawah sumpah tidak pernah melihat, menyetujui, apalagi menandatangani surat perjanjian kerja tahun 2019 tersebut sejak pertama kali mengabdi pada tahun 2018. Kami menduga kuat ada oknum operator atau pihak tertentu di internal kampus yang memalsukan tanda tangan klien kami lalu mengunggahnya ke sistem informasi resmi negara agar seolah-olah autentik," tegas Juliadi Kaban kepada awak media di Medan, Rabu (18/11/2026).

Selain dugaan manipulasi data akademik, Tim Kuasa Hukum juga menyoroti tindakan semena-mena pihak kampus yang menghentikan pembayaran upah pokok kliennya secara sepihak sejak setelah pembayaran terakhir pada 6 April 2026.

Padahal, lanjut Juliadi, berdasarkan data resmi pangkalan data pendidikan tinggi hingga akhir Agustus 2026, kliennya tercatat masih berstatus dosen tetap yayasan aktif dan tidak pernah menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun surat peringatan apa pun.

"Akan tetapi, sejak Mei 2026, upah tetap klien kami dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas dan diganti hanya dengan honor mengajar yang metode perhitungannya tidak pernah transparan. Ini jelas melanggar hak normatif pekerja sesuai UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jo. PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan," tambah Juliadi Kaban.

Saat ini, kata Juliadi Kaban, proses penyidikan di Polda Sumut tengah berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi korban dan saksi-saksi pelapor.

Tim Kuasa Hukum telah menyerahkan sejumlah dokumen pembanding asli dan secara resmi memohon penyidik untuk melakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap tanda tangan sengketa serta penelusuran jejak digital (digital forensics) pada server SISTER Kemdiktisaintek.

Selain jalur pidana dan persiapan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Disnaker Kota Medan, lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melayangkan pengaduan formal ke LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara agar segera melakukan audit investigatif terhadap tata kelola kepegawaian di kampus tersebut.

"Kasus ini bukan sekadar persoalan hak individu klien kami, melainkan menyangkut integritas sistem data pendidikan tinggi nasional dan perlindungan martabat profesi dosen swasta di Sumatera Utara. Kami mengapresiasi langkah cepat penyidik Polda Sumut dan berharap perkara ini segera terang benderang," tandas Juliadi Kaban.

Editor: Jafar Sembiring

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut