Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Listyo Sigit Dipastikan Jalani Sidang Etik Penyadapan Ilegal, Polri: Tak Ada Perlakuan Khusus
Advertisement . Scroll to see content

Listyo Sigit Cs Belum Ditetapkan Tersangka Makar, Kapolri: Masih dalam Proses

Selasa, 17 November 2026 | 16:40 WIB
  • author Puteranegara Batubara
Listyo Sigit Cs Belum Ditetapkan Tersangka Makar, Kapolri: Masih dalam Proses
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Dok

JAKARTA, iNewsMedan.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya belum berstatus tersangka dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Belum, belum. Masih dalam proses, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). 

Suyudi menyampaikan bahwa tim penyidik masih terus mendalami unsur dugaan makar melalui barang bukti yang telah disita dalam kasus penyadapan tersebut.

"Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi. 

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan. 

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. 

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.  

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. 

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun. 

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut