Pelaku Industri Vape Minta Pemerintah Berantas Narkoba dan Lindungi Pekerja Legal
Dampak keresahan tersebut juga dirasakan pedagang vape. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan, sejumlah pemilik toko menghadapi penolakan perpanjangan sewa hingga diminta mengosongkan tempat usaha akibat stigma negatif yang berkembang.
“Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang. Yang melakukan pelanggaran adalah pihak lain, tetapi kami yang berusaha secara legal ikut menerima dampaknya. Kami memohon jangan menghukum pemilik usaha legal karena perbuatan oknum ilegal,” kata Fachmi.
Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Ia memastikan anggota asosiasinya tidak menjual produk yang mengandung narkotika dan tetap menjalankan usaha sesuai regulasi.
Menurut Daniel, industri rokok elektronik dalam negeri juga memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar ekspor.
“Industri ini punya potensi untuk terus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Kami berharap potensi tersebut tetap diberikan ruang untuk berkembang sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan ekspor pemerintah. Di saat yang sama, kami memahami dan mendukung perlunya pengaturan yang tegas. Harapan kami, pengembangan industri dan pengawasan dapat berjalan beriringan dan tepat sasaran,” ujar Daniel.
Sementara itu, perwakilan AKVINDO Adzie Taufik Noer Setiawan mengingatkan, pelarangan total berpotensi membuat konsumen beralih ke produk ilegal yang tidak jelas asal-usul, kandungan, maupun kualitasnya.
“Kekhawatiran kami, jika seluruh produk rokok elektronik dilarang, kebutuhan konsumen tidak serta-merta hilang, tetapi justru berpotensi berpindah ke produk ilegal yang tidak jelas sumber, kandungan, maupun kualitasnya. Kondisi ini justru dapat menempatkan konsumen pada situasi yang lebih berbahaya. Karena itu, hak konsumen dewasa untuk memperoleh produk legal yang jelas asal-usulnya juga perlu tetap dilindungi,” ujar Adzie.
Editor: Ismail