Penanganan Pengungsi Disorot, Imigrasi Sumut Petakan Risiko Hukum

Baca Juga

Air Bersih Jadi Barang Langka Pascabanjir Aceh Tamiang, Warga Terancam Sakit

Dalam diskusi, Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Iwan Irawan, menekankan perlunya kejelasan penanggung jawab di setiap tahap, mulai dari kedatangan hingga pengawasan. Hal ini sejalan dengan usulan UNHCR untuk menetapkan focal point antarlembaga. 

Rudenim Medan, yang telah membentuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, menyebut pengungsi mandiri yang tersebar di tengah masyarakat lebih sulit dipantau dibandingkan pengungsi yang tinggal di community house. Soal pembiayaan, IOM menyampaikan bahwa dukungan bagi pengungsi masih bergantung pada dana negara donor, sementara Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan bahwa bantuan sosial daerah dalam kondisi darurat tetap diprioritaskan bagi warga rentan.

Dari sisi sosial budaya, akademisi USU Zulkifli Lubis menilai masyarakat Medan yang plural dan terbuka merupakan modal sosial yang perlu dijaga. Akademisi antropologi USU mengingatkan agar penerapan konsep inklusi terus dievaluasi, sehingga penerimaan warga tidak berubah ketika jumlah pengungsi bertambah atau informasi negatif beredar.

Baca Juga

15.687 Pengungsi Banjir di Sumut Terserang Penyakit Kulit, Sanitasi Jadi Sorotan

Dari rapat ini, dipetakan sejumlah risiko, mulai dari tumpang tindih kewenangan, keterbatasan tempat penampungan, pengawasan pengungsi mandiri, dan ketergantungan pendanaan, hingga potensi gugatan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan perubahan persepsi publik. Seluruh risiko tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.

Editor: Chris