Fasilitas Air Bersih hingga Drainase Siap Lengkapi 169 Huntap Lubuk Siduk

ACEH TAMIANG, iNewsMedan.id - Pembangunan 169 unit hunian tetap (huntap) di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, dipastikan akan dilengkapi prasarana dan utilitas yang lengkap, mulai dari jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, hingga akses air bersih. 

Huntap yang berdiri di atas lahan seluas 10 hektare dan berjarak sekitar 100 meter dari hunian sementara (huntara) ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, saat meninjau langsung lokasi proyek pada Kamis (8/10/2026). 

Dalam kunjungan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana itu, Ronny didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra.

Saat ini, proses land clearing dan pembangunan huntap dilaporkan berjalan sesuai rencana balai terkait. 

Ronny pun mengapresiasi kerja keras bupati, kementerian dan lembaga pusat, serta organisasi perangkat daerah yang bekerja siang dan malam demi menghadirkan hunian bagi warga terdampak.

"Masyarakat menjalani kehidupannya bersama anak-anaknya di huntara dengan baik. Namun tentunya mereka memiliki pengharapan untuk dapat segera pindah ke hunian tetap," ujar Ronny. "Harapannya dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026," lanjutnya.

Dalam kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta berdialog langsung dengan warga huntara—yang sebelumnya dibangun atas inisiatif bantuan Menko AHY.

Secara keseluruhan, Aceh Tamiang merupakan daerah terdampak paling masif sehingga membutuhkan pembangunan huntap paling besar. 

Total rencana penyediaan huntap di kabupaten ini mencapai lebih dari 18.000 unit, gabungan dari huntap BNPB dan huntap relokasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berjumlah lebih dari 10.000 unit.

Proses percepatan kini tengah dilakukan. Berdasarkan rencana induk awal, rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan berlangsung tiga tahun (2026–2028). 

Namun, sesuai direktif Presiden pada 25 Mei 2026, target tersebut dipercepat menjadi dua tahun. Khusus tahun 2026, target Kementerian PKP di Aceh Tamiang adalah 2.399 unit, dengan capaian saat ini sekitar 1.000 unit yang telah selesai.

Ronny mengakui bahwa pekerjaan rumah yang dihadapi masih besar dan berat. Salah satu tantangan utama adalah pengadaan lahan yang memakan waktu cukup lama karena pemerintah harus memastikan lokasi berada di luar zona rawan bencana demi keselamatan warga. 

Prosedur hukum seperti pelepasan hak guna usaha (HGU) juga terus dipercepat bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN.

"Ini tugas besar dan berat, tetapi niat Bapak Presiden sangat mulia untuk segera menyelesaikan huntap," ungkap Ronny. "Pekerjaan rumahnya memang besar dan berat, dan masih terus kita kejar."

Ia menegaskan, kehadiran kementerian bertujuan untuk mendorong sinergi lintas instansi pusat dan daerah. 

"Kita ingin memastikan bukan hanya monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama proses pembangunan berlangsung," pungkasnya.

Editor: Jafar Sembiring