Tantangan Kebijakan Kuliah Gratis PTN: Bagaimana Nasib Mahasiswa dan Kampus Swasta di Sumatera Utara

Terkait dengan kekhawatiran sebagian pihak swasta atas potensi penurunan penerimaan mahasiswa baru, ia menilai dampaknya perlu dievaluasi secara terukur. Dampak dari kebijakan kuliah gratis di PTN diprediksi berbeda-beda pada setiap kampus, program studi, dan wilayah.

"Yang perlu dijaga adalah agar perluasan akses di satu jalur tidak tanpa sengaja mempersempit pilihan belajar di jalur lain," tegasnya.

Fokus Utama pada Bidang Kesehatan

Isu ketimpangan dukungan ini terasa makin kritikal pada program studi bidang kesehatan. Sumatera Utara membutuhkan pasokan tenaga kesehatan yang kompeten untuk melayani masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir, kepulauan, dan daerah terpencil.

Pendidikan profesi kesehatan (seperti perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat) memerlukan investasi besar pada kualitas dosen, ketersediaan laboratorium, serta tempat praktik. Oleh sebab itu, dukungan pembiayaan kepada mahasiswa harus berjalan selaras dengan pengawasan mutu dan kapasitas sarana praktik agar menghasilkan lulusan yang siap pakai.

Keberlanjutan KIP Kuliah dan Rekomendasi Kebijakan

Saat ini, skema bantuan pendidikan nasional yang menjangkau PTN maupun PTS diwadahi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pada tahun 2026, alokasi KIP Kuliah mencapai sekitar Rp15,32 triliun dengan target sasaran lebih dari satu juta mahasiswa. Destanul menekankan bahwa apabila program kuliah gratis PTN kelak direalisasikan, skema dan ketepatan sasaran bantuan bagi mahasiswa PTS harus tetap dijaga keberlanjutannya.

Editor: Jafar Sembiring