Masuk Desil 6 tapi Tak Mampu? Anggota DPRD Medan Jelaskan Cara Cek dan Sanggah Data

MEDAN, iNewsMedan.id — Sejumlah warga di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, mengeluhkan data kesejahteraan atau desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Ada warga yang mengaku tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam Desil 5 hingga 6 sehingga tidak masuk sebagai penerima bantuan sosial.

Keluhan itu mencuat saat anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) VIII Tahun 2026 tentang Perda Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), di halaman SMP Masehi, Jalan Kapten Ngumban Surbakti, Sempakata, Medan Selayang, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga

Legislator Perindo: Pancasila Jangan Cuma Dihafal, Pelajar Harus Menerapkannya di Sekolah dan Rumah

Dalam sesi tanya jawab, warga juga mengaku masih bingung membedakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan KTP elektronik.

“Kami tidak paham apa itu Desil juga IKD, Pak. Jadi, KTP yang kita pegang itu tidak berlaku lagi?” ujar sejumlah warga.

Binsar menjelaskan, keberadaan IKD tidak membuat KTP elektronik fisik menjadi tidak berlaku. IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk mempermudah sejumlah layanan administrasi.

Baca Juga

Warga Simalingkar B Keluhkan Pohon, Macet dan Bansos, Ini Respons Binsar Simarmata

Ia kemudian langsung mempraktikkan cara mengecek status desil melalui telepon seluler di hadapan warga.

“Sekarang silakan dibuka handphonenya masing-masing. Buka Google, ketik ‘cek Desil’. Masukkan NIK, klik cari data. Lihat Desil. Yang berpeluang dapat bantuan adalah Desil 1 sampai 4,” kata Binsar.

Menurut dia, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat mengajukan sanggahan melalui pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk dilakukan pembaruan data.

Baca Juga

DPRD Medan Kirim Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI, Bahas Demokrasi hingga Korupsi

“Jadi, banyak faktor yang menyebabkan kenapa masuk ke kategori Desil 5-6. Tapi ini bisa disanggah, silakan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Binsar juga mengingatkan warga agar tidak menganggap persoalan administrasi kependudukan sebagai hal sepele. Kesalahan data pada KTP, kartu keluarga, akta kelahiran maupun dokumen lainnya dapat berdampak pada akses terhadap berbagai pelayanan pemerintah.

“Sosper saya selalu tentang Adminduk. Dianggap sepele, dianggap nggak perlu, padahal ini inti dari segala urusan,” kata Binsar.

Editor : Ismail