Kerusakan Leuser Meningkat, Pemda Diminta Lebih Aktif

MEDAN, iNewsMedan.id - Ancaman kerusakan terhadap Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Sumatera Utara kian mengkhawatirkan. Fenomena hilangnya tutupan hutan, perambahan ilegal, hingga fragmentasi habitat menjadi sinyal mendesak bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk segera memperkuat tata kelola dan menyelaraskan kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan fungsi konservasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, dalam Lokakarya Kebijakan dan Penguatan Tata Kelola KEL yang berlangsung di Aula Bapperida Sumut, Medan, pada Selasa (30/6/2026).

"Kami mengharapkan partisipasi aktif pemerintah daerah yang dikomandoi oleh Bappeda. Kami juga melibatkan Bappeda kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari empat kabupaten yang mencakup kawasan Leuser," ujar Panut.

Fokus perhatian saat ini tertuju pada empat wilayah, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Dairi, dan Karo. Menurut Panut, masih terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan daerah—seperti proyek infrastruktur jalan yang membelah hutan—dengan kaidah pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Ia menegaskan, setiap pembangunan yang melintasi kawasan hutan wajib menyertakan langkah mitigasi, seperti pembangunan koridor satwa. "Konsep kawasan strategis harus mampu mengakomodasi kebutuhan manusia, ekonomi, dan konservasi secara bersamaan dengan meminimalkan dampak terhadap ekosistem," tambahnya.

Editor: Jafar Sembiring