19 Marga Pakpak Minta Lembaga Negara Kaji Polemik Tambang Secara Berimbang

Baca Juga

Harapan Ekonomi dari Tambang Dairi, Masyarakat Minta Negara Tidak Berlama-lama

Forum juga menilai berbagai tudingan mengenai dampak sosial maupun lingkungan perlu diuji berdasarkan data dan kondisi di lapangan. FKPHUPD menegaskan PT DPM saat ini masih berada pada tahap persiapan setelah memperoleh Persetujuan Lingkungan dan belum memasuki fase operasi produksi.

Menanggapi anggapan bahwa aktivitas tambang berpotensi mengancam kehidupan perempuan, Aslim menyebut pandangan tersebut tidak dapat mewakili seluruh perempuan di wilayah sekitar tambang.

"Seperti tuduhan yang menyebut keberadaan PT DPM berpotensi mengancam kehidupan perempuan, menurut kami pandangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suara seluruh perempuan di wilayah tambang. Banyak perempuan kami yang juga mengharapkan terbukanya peluang ekonomi, peningkatan pendapatan anak dan keluarga mereka, akses pendidikan yang lebih baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi anak cucu mereka kelak," ujarnya.

Baca Juga

Dari Dairi untuk Sumut–Aceh: Perusahaan Tambang Mineral Turun Tangan Bantu Pemulihan Bencana

FKPHUPD berharap setiap laporan maupun pengaduan yang diterima lembaga negara dapat ditelaah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang masyarakat serta kondisi faktual di lapangan.

"Kami berharap setiap laporan, pengaduan, maupun informasi yang disampaikan kepada lembaga negara dapat dikaji secara komprehensif, objektif, dan berimbang dengan mempertimbangkan fakta lapangan serta suara masyarakat yang hidup langsung di sekitar wilayah tambang," tutup Aslim.

Editor : Ismail