Aset Rp22 Triliun “Nganggur”, DPRD Sumut Desak Pemprovsu Genjot PAD

Ia menilai pembenahan harus dilakukan menyeluruh dan terukur. Mulai dari inventarisasi digital terintegrasi, percepatan sertifikasi untuk kepastian hukum, hingga revaluasi aset agar sesuai harga pasar terkini.

Tak hanya itu, ia juga mendorong perubahan pendekatan—dari sekadar pencatatan menjadi pengelolaan produktif. Skema kerja sama seperti KSP, build operate transfer (BOT), hingga penyertaan modal ke BUMD dinilai bisa menjadi jalan keluar.

Baca Juga

Detik-Detik Kericuhan di DPRD Sumut: Lemparan Membabi Buta Balas Tembakan Air

“Aset tidak boleh lagi jadi angka di atas kertas. Harus diubah jadi sumber pendapatan riil,” katanya.

Abdul Rahim optimistis, dengan langkah konkret, kontribusi aset terhadap PAD bisa didongkrak dari 2 persen menjadi 5 hingga 10 persen. Jika tercapai, potensi pemasukan daerah dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp1,8 triliun.

“Ini realistis, bukan mimpi. Tapi butuh keberanian dan keseriusan,” ujarnya.

Baca Juga

Birokrasi Lamban Hancurkan Kesejahteraan Guru, Anggota DPRD Sumut: Ini Kelalaian!

Ia menegaskan, menjelang Hari Jadi ke-78 Pemprov Sumut, momentum ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik reformasi pengelolaan aset.

“Aset daerah harus jadi mesin ekonomi, bukan beban administrasi. Kalau dikelola serius, dampaknya langsung ke kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Ismail