DPRD Sumut Tekan LLDikti Wilayah I Transparan Soal Penyaluran Dana KIP Kuliah

Baca Juga

DPRD Sumut Bahas Kasus Koperasi Swadharma, BNI Tegaskan Ikuti Proses Hukum

Ia menilai klarifikasi menyeluruh sangat krusial untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam proses penetapan maupun penyaluran bantuan. Jika ditemukan ketidaksesuaian aturan, tindakan hukum tegas wajib diambil. Sebaliknya, jika tidak terbukti, hasilnya harus diumumkan secara terbuka guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari Komisi E DPRD Sumut yang membidangi pendidikan, Darwis mendorong adanya evaluasi dan pengawasan internal yang ketat. Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain:

- Akurasi data penerima dan verifikasi lapangan.

Baca Juga

Aset Rp22 Triliun “Nganggur”, DPRD Sumut Desak Pemprovsu Genjot PAD

- Penerapan sistem digital yang objektif dan terintegrasi.

- Keterbukaan informasi publik serta pengawasan independen.

Editor: Jafar Sembiring