Aksi Mahasiswa Medan: Tuntut Transparansi Dana KIP

MEDAN, iNewsMedan.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa beruntun di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (2/2/2026). 

Aksi ini merupakan bentuk eskalasi tekanan publik atas dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di internal LLDikti Wilayah I.

Baca Juga

Dituding Selewengkan KIP Kuliah, Prof Syaiful Anwar Matondang: Fitnah!

Massa memulai orasi di Kantor LLDikti Wilayah I, Jalan Sempurna, Medan Selayang, sebelum bergerak menuju Kantor Kejatisu. 

Selain berorasi, mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Bongkar Permainan Mafia Pendidikan di LLDikti” dan “Copot Prof. Saiful Anwar Matondang dari Jabatan Kepala LLDikti”.

GUNTUR menuding adanya praktik tata kelola yang bermasalah di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang berpotensi merugikan mahasiswa penerima bantuan pendidikan. 

Baca Juga

Aksi di Kejati Sumut, Komunitas Pemuda Minta Kasus Dugaan Pungli KIP di UINSU Diusut

Sorotan utama tertuju pada Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Dr. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. 

Mahasiswa menilai belum ada klarifikasi terbuka terkait dugaan keterlibatan anak kandung pejabat tersebut dalam struktur kepengurusan Yayasan Pendidikan Unggul Khairul Ummah, yayasan yang mengelola perguruan tinggi di bawah pengawasan LLDikti Wilayah I.

“LLDikti itu pengawas, bukan pemain. Kalau keluarga pejabatnya duduk di yayasan yang diawasi, di mana batas etiknya? Ini bukan lagi soal persepsi, ini soal benturan kepentingan yang nyata,” tegas Koordinator Aksi GUNTUR, Fachturozy.

Koordinator aksi lainnya, Haris Hasibuan, menambahkan bahwa LLDikti Wilayah I gagal menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana KIP Kuliah. 

Ia menyoroti tertutupnya data jumlah penerima hingga mekanisme penetapan mahasiswa.

“KIP Kuliah itu uang negara untuk mahasiswa miskin, bukan dana siluman. Kalau data penerima disembunyikan, alur dana tidak dibuka, maka kecurigaan publik itu sah. Jangan salahkan mahasiswa kalau kami menduga ada permainan kotor,” ujar Haris lantang.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan resmi. "Maka dari ini kami menyampaikan kami menyampaikan surat ini, sebagai bentuk aku dan aspirasi mahasiswa yang peduli terhadap transparansi serta akuntabilitas penyaluran dana KIP," jelas perwakilan aksi.

Mereka menuntut pembukaan data penerima KIP secara transparan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Landasan hukum Pasal 3 dan Paul 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa informasi publik wajib dibuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga publik,” katanya.

Aksi sempat memanas ketika Kepala LLDikti Wilayah I dilaporkan tidak berada di tempat. Kabag Umum LLDikti Wilayah I, Suban, bersama pejabat Humas akhirnya menemui massa dan berjanji akan menyiapkan data yang diminta.

“Hari ini akan kami siapkan 10 item yang adik-adik mahasiswa minta terkait data KIP, beri kami waktu hingga pukul 16.00 WIB hari ini,” tegas Suban. Namun, massa menyatakan tidak puas karena data yang diberikan kemudian dianggap tidak sesuai dengan permohonan mereka.

Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Kejatisu. GUNTUR mendesak agar Kejaksaan menindaklanjuti laporan yang telah masuk sejak 8 Januari 2026 lalu. 

“Kami datang ke Kejaksaan bukan untuk formalitas. Jika ada dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, maka tugas aparat penegak hukum untuk membongkarnya. Jangan biarkan pendidikan tinggi menjadi ladang bancakan para elit LLDikti,” ujar Fachturozy dan Haris Hasibuan bergantian.

Menanggapi hal tersebut, Kasipenkum Kejatisu, Rizaldi, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menangani kasus tersebut. 

“Tidak benar kasus ini berhenti, tim kami sedang mendalami dan kami pastikan Kejatisu berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut, tidak ada di negara ini yang kebal hukum,” tegas Rizaldi.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib namun mengancam akan kembali melakukan aksi jika tidak ada progres signifikan dalam penanganan kasus dugaan korupsi KIP tersebut.

Editor : Jafar Sembiring