Aksi Mahasiswa Medan: Tuntut Transparansi Dana KIP

MEDAN, iNewsMedan.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa beruntun di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (2/2/2026). 

Aksi ini merupakan bentuk eskalasi tekanan publik atas dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di internal LLDikti Wilayah I.

Baca Juga

Dituding Selewengkan KIP Kuliah, Prof Syaiful Anwar Matondang: Fitnah!

Massa memulai orasi di Kantor LLDikti Wilayah I, Jalan Sempurna, Medan Selayang, sebelum bergerak menuju Kantor Kejatisu. 

Selain berorasi, mahasiswa membawa spanduk bertuliskan “Bongkar Permainan Mafia Pendidikan di LLDikti” dan “Copot Prof. Saiful Anwar Matondang dari Jabatan Kepala LLDikti”.

GUNTUR menuding adanya praktik tata kelola yang bermasalah di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang berpotensi merugikan mahasiswa penerima bantuan pendidikan. 

Baca Juga

Aksi di Kejati Sumut, Komunitas Pemuda Minta Kasus Dugaan Pungli KIP di UINSU Diusut

Sorotan utama tertuju pada Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Dr. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. 

Mahasiswa menilai belum ada klarifikasi terbuka terkait dugaan keterlibatan anak kandung pejabat tersebut dalam struktur kepengurusan Yayasan Pendidikan Unggul Khairul Ummah, yayasan yang mengelola perguruan tinggi di bawah pengawasan LLDikti Wilayah I.

“LLDikti itu pengawas, bukan pemain. Kalau keluarga pejabatnya duduk di yayasan yang diawasi, di mana batas etiknya? Ini bukan lagi soal persepsi, ini soal benturan kepentingan yang nyata,” tegas Koordinator Aksi GUNTUR, Fachturozy.

Koordinator aksi lainnya, Haris Hasibuan, menambahkan bahwa LLDikti Wilayah I gagal menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana KIP Kuliah. 

Ia menyoroti tertutupnya data jumlah penerima hingga mekanisme penetapan mahasiswa.

“KIP Kuliah itu uang negara untuk mahasiswa miskin, bukan dana siluman. Kalau data penerima disembunyikan, alur dana tidak dibuka, maka kecurigaan publik itu sah. Jangan salahkan mahasiswa kalau kami menduga ada permainan kotor,” ujar Haris lantang.

Editor : Jafar Sembiring