"Publik mengikuti manuver dan penggalangan massa termasuk dukungan kepala desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi, sehingga wajar saja manuver itu dicurigai mendapat restu istana." jelas mantan Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin ini.
Bahkan, lanjut jurnalis Tempo ini, nama Staf Khusus Jokowi Anggit Nugroho, misalnya, disebut ikut menggalang ikrar relawan setia ikut Jokowi 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga dukungan kepala desa lewat Apdesi.
"Kami melihat ada 4 menteri yang seharusnya ditegur oleh Jokowi yakni Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian." ungkap Sahat.
Sahat mengatakan, kecurigaan publik kepada Jokowi kian muncul, saat Luhut Panjaitan bicara mengenai penundaan Pemilu. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut amendemen UUD 1945 tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Tito menyatakan itu kemarin di Gedung DPR.
"Kami mencium statement Tito Karnavian sebagai upaya melempar bola amanden UUD 1945 tentang masa jabatan presiden kepada MPR sekaligus membuka pintu kepada kepala daerah menyampaikan dukungan seperti yang dilakukan Apdesi. Jadi sangat tepat jika Jokowi melarang menteri - menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024." terang Sahat.
Editor : Odi Siregar