Presiden Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Pilpres, Aktivis 98 Sebut 4 Nama Ini

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Hal itu pun mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya ialah Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang. 

Sahat mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju bicara soal penundaan Pemilu 2024. 

Baca Juga

Aktivis 98 Desak Kejaksaan dan KPK Usut Anggaran APBN untuk Piala Dunia U-20 yang Batal Digelar

"Sejak awal wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden 3 periode, kami dengan tegas menolak. Kami tentu mengingatkan para menteri mengikuti perintah Presiden Jokowi," ucap Sahat, Rabu (6/4/2022) malam. 

Sahat mengatakan, bahwa hal itu perlu dilakukan agar para menteri lebih fokus bekerja membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini. Terutama, ekonomi rakyat yang mengalami pelemahan daya beli akibat diterpa Covid-19. Di mana, wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga usulan Jokowi 3 periode justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Bahkan, tudingan kepada orang dekat Presiden Jokowi dan pihak istana berada dibelakang manuver penundaan Pemilu hingga merubah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode tak dapat dipungkiri usai pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Baca Juga

Tolak Timnas U-20 Israel ke Indonesia, Aktivis 98 Sebut Ganjar Aneh

"Publik mengikuti manuver dan penggalangan massa termasuk dukungan kepala desa yang tergabung dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi, sehingga wajar saja manuver itu dicurigai mendapat restu istana." jelas mantan Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin ini.  

Bahkan, lanjut jurnalis Tempo ini, nama Staf Khusus Jokowi Anggit Nugroho, misalnya, disebut ikut menggalang ikrar relawan setia ikut Jokowi 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga dukungan kepala desa lewat Apdesi. 

"Kami melihat ada 4 menteri yang seharusnya ditegur oleh Jokowi yakni Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto dan Tito Karnavian." ungkap Sahat.  

Baca Juga

Aktivis 98 Usulkan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002  Syarat Jadi Kapolri

Sahat mengatakan, kecurigaan publik kepada Jokowi kian muncul, saat Luhut Panjaitan bicara mengenai penundaan Pemilu. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut amendemen UUD 1945 tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Tito menyatakan itu kemarin di Gedung DPR. 

"Kami mencium statement Tito Karnavian sebagai upaya melempar bola amanden UUD 1945 tentang masa jabatan presiden kepada MPR sekaligus membuka pintu kepada kepala daerah menyampaikan dukungan seperti yang dilakukan Apdesi. Jadi sangat tepat jika Jokowi melarang menteri - menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024." terang Sahat.  

Sahat menambahkan, sebagai pendukung Jokowi, pihaknya akan mengingatkan Presiden agar tidak berakhir dengan caci maki dan tuduhan haus kekuasaan. Selain itu, Sahat juga menegaskan, Jokowi cukup 2 periode sesuai amanat UUD 1945. 

Baca Juga

Aktivis 98 Sebut Penetapan Ferdy Sambo Jadi Tersangka Belum Selesaikan Masalah

"Jika pun ada amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, Jokowi tidak bisa mencalonkan diri lagi kecuali MPR berani menerabas semua aturan yang membatasi masa jabatan presiden," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar