Tuntut TPL Ditutup, Warga Adat dan Mahasiswa Gereduk Kantor Bobby Nasution

MEDAN, iNewsMedan.id - Ribuan massa aksi yang menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memadati Kantor Gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, pada Senin (10/11/2025). Mereka mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, agar mencabut izin PT TPL karena dinilai telah merampas tanah adat di kawasan Danau Toba.

Aksi unjuk rasa diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh para pemuka agama. Massa aksi merupakan gabungan dari masyarakat adat dan mahasiswa HKBP Nommensen.

Baca Juga

Bentrokan TPL vs Lamtoras: Perusahaan Tegaskan Lokasi di Konsesi Sah Milik Negara, Bukan Sihaporas

Massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan keras seperti "TPL Harus Angkat Kaki dari Tano Batak" dan "Tutup TPL". Aksi tersebut mendapatkan pengamanan ketat dari puluhan anggota kepolisian.

Koordinator Aksi, Roki Pasaribu, menyatakan masyarakat adat telah bertahun-tahun merasakan penindasan yang dilakukan PT TPL melalui perampasan tanah demi kepentingan perusahaan.

"Dan itu sudah diperlihatkan di berbagai daerah, bagaimana pohon-pohon kita ditebang dan diganti dengan eukaliptus," ujar Roki di hadapan ribuan massa.

Baca Juga

Kasus Pemukulan Mahasiswi di Area TPL, Rektor IPB Prihatin dan Turun Tangan

Massa juga mendesak untuk bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Namun, hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution tak kunjung menemui pengunjuk rasa.

"Kami menuntut Gubernur Sumut Bobby Nasution menemui kami. Kantor Gubernur yang kau duduki bukan dibangun TPL, tetapi dibangun dari pajak masyarakat. Kami datang ke sini bukan untuk main-main, tetapi kami menuntut agar PT TPL ditutup," tegas Roki.

Ia menambahkan, sejak beroperasi di kawasan Danau Toba, PT TPL telah banyak mencari keuntungan. Sementara itu, banyak masyarakat yang menjadi korban dan bahkan meninggal dunia saat berupaya mempertahankan tanah mereka.

Baca Juga

Warga Natinggir dan PT TPL Bentrok, Tiga Orang Terluka dan Puluhan Motor Rusak

Gerakan ini, lanjut Roki, merupakan kesadaran kolektif dari para korban PT TPL yang tertindas. Oleh karena itu, massa meminta komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk membela hak-hak masyarakat adat.

"Sangat miris melihat etika politik Gubernur Sumut di saat masyarakat adat mengalami kekerasan, justru Gubernur Sumut tak mau menemui kita. Kita ingin menguji keberpihakan gubernur terhadap korban TPL," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu korban dari warga Sihaporas menuntut penutupan PT TPL. Menurutnya, perusahaan tersebut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengusir masyarakat adat.

Baca Juga

Seruan Penutupan PT TPL Menguat: PBNU dan HKBP Bersama Jaga Lingkungan Danau Toba

"TPL musuh rakyat. Kita harus mengupayakan tutup TPL. Karena jelas TPL itu merusak lingkungan, meracuni air, merampas ruang hidup untuk pertanian, memukuli rakyat, memenjarakan rakyat," sebutnya.

Warga Sihaporas tersebut menegaskan bahwa mereka diusir dari tanah sendiri, padahal mereka membutuhkan lahan untuk berladang demi menghidupi anak cucu.

Editor : Jafar Sembiring