Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Umat Melalui Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Mencerahkan

(Oleh Putra Rizki - Analis Yunior KPwBI Provinsi Sumatera Utara & Fadia Maghfirazmi Putri – Pemerhati Ekonomi & Keuangan Syariah)

MEDAN, iNewsMedan.id - Literasi ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya berarti memahami cara bertransaksi di lembaga keuangan syariah, tetapi juga mencakup pemahaman menyeluruh tentang sistem ekonomi berlandaskan nilai Islam yang menegakkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Literasi ini menjadi pagar pelindung umat dari praktik keuangan tidak etis sekaligus pendorong partisipasi aktif dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Ia bukan sekadar tentang bagaimana uang dikelola, tetapi bagaimana nilai dijaga dan keberkahan dihadirkan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Sumatera Utara merupakan potret menarik dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Dengan mayoritas penduduk Muslim dan struktur ekonomi yang didominasi UMKM, provinsi ini memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi syariah di kawasan barat Indonesia. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK–BPS 2024, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan inklusi 75,02%, sementara literasi ekonomi dan keuangan syariah baru 39,11% dengan inklusi 12,88%. Kondisi serupa terlihat di Sumatera Utara, di mana literasi keuangan mencapai 51,69% dengan inklusi 95,58%, tetapi kesadaran ekonomi syariah masih rendah. Padahal, ekonomi daerah tumbuh solid 5,10% (yoy) pada 2024, ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, termasuk kawasan Danau Toba.

Apabila ekosistem ekonomi dan keuangan syariah diintegrasikan dengan sektor-sektor unggulan tersebut melalui halal value chain, penguatan industri halal, dan wisata ramah Muslim, Sumatera Utara berpotensi menjadi episentrum ekonomi syariah yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Bank Indonesia dan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah melalui Kementerian Agama serta lembaga dan stakeholder syariah lainnya seperti MUI, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Forum Zakat (FoZ), dan kalangan akademisi kampus. Sinergi lintas sektor ini penting untuk memperluas edukasi, memperkuat kebijakan, serta memastikan nilai-nilai syariah terinternalisasi dalam praktik ekonomi masyarakat.

Editor : Chris