Menggali Manfaat Hasil Hutan Non-Kayu untuk Masa Depan Berkelanjutan

Liana menutup paparannya dengan ajakan agar riset dan pemberdayaan masyarakat di bidang jamur diperkuat. “Potensinya luar biasa, baik untuk pangan, kesehatan, maupun ekonomi. Sayangnya kita masih jauh tertinggal dalam pengembangan. Ini saatnya pemerintah dan akademisi bersama-sama mendorong pengelolaan jamur secara serius,” tegasnya.

Peran Mangrove dan Kearifan Lokal

Memperkaya diskusi, dalam sesi kedua, Onrizal juga mengemukakan hasil risetnya. Akademisi USU itu menjelaskan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dinilai mampu menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat sekaligus strategi menjaga kelestarian hutan.

Jika dikelola dengan baik, lanjutnya, HHBK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak ekosistem hutan. “Kalau berhasil, ini akan menjadi alternatif pencarian penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan begitu, hutan tetap lestari, sementara nilai ekonominya juga mendukung kesejahteraan,” jelasnya.

Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan kualitas dan keamanan produk HHBK, khususnya yang berbentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. “Untuk itu dibutuhkan riset mendalam agar produk dari hutan benar-benar aman dan bermanfaat bagi manusia,” tambahnya.

Lebih jauh, Onrizal menekankan potensi ekosistem mangrove sebagai contoh nyata pemanfaatan HHBK yang berkelanjutan. Mangrove tidak hanya berfungsi menjaga garis pantai dan menjadi habitat biota laut, tetapi juga bernilai ekonomis tinggi.

“Kalau mangrove-nya baik, makanan tersedia sempurna dan keanekaragaman hayati meningkat. Tapi kalau rusak, populasinya akan punah,” tegasnya.

Masyarakat pesisir, lanjut Onrizal, dapat mengembangkan berbagai produk turunan mangrove, mulai dari sirup, dodol, minuman fermentasi nira nipah, hingga pemanfaatan untuk ekowisata. Ia mencontohkan kawasan Nagalawan yang berkembang dengan homestay, kedai kopi berbasis produk mangrove, dan ekoprint. “Dengan pengelolaan yang tepat, lahan terbatas pun bisa mendatangkan nilai ekonomi hingga miliaran rupiah,” katanya.

Onrizal menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan HHBK, termasuk mangrove, harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Ia juga menekankan pentingnya riset, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. “Keberhasilan pengelolaan mangrove bisa menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dibandingkan ketergantungan pada industri ekstraktif seperti tambang atau perkebunan monokultur,” ujarnya.

Kemenyan: Simbol Identitas dan Ekonomi Adat

Kepala Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Tampan Sitompul, dalam seminar itu menjelaskan perjuangan menjaga kemenyan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan kelestarian hutan adat.

Menurutnya, harga kemenyan selama ini sering dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak jelas. Kondisi itu merugikan petani.

“Harga dari haminjon ini terkesan buruk akibat mafia-mafia yang tidak kita tahu dari mana. Itulah yang membuat posisi petani kemenyan lemah,” ujar Tampan.

Ia menilai kehadiran inisiatif hilirisasi kemenyan yang sempat dibicarakan hingga ke level Wakil Presiden memberi peluang baru. Dengan adanya pengolahan menjadi minyak esensial atau produk turunan, masyarakat adat dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

“Di Singapura sekarang sudah ada mesin pengolah bahan baku menjadi minyak ekstrak. Kalau itu memungkinkan, kami bisa menjualnya sebagai minyak, bukan sekadar bahan mentah,” jelasnya.

Editor : Jafar Sembiring