Anggaran Pendidikan Cuma Rp26 Triliun, Padahal Kebutuhan Nyata Rp51 Triliun!

MEDAN, iNewsMedan.id- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program Wajib Belajar 13 Tahun. Dalam Workshop Pendidikan yang digelar di Hotel LePolonia Medan, Jumat, 12 September 2025, ia menyebut anggaran sebesar Rp26 triliun yang telah dialokasikan pemerintah masih jauh dari cukup.

“Kalau hanya Rp26 triliun, itu baru hangat-hangat kuku, belum bikin ‘wow’. Padahal, untuk benar-benar merealisasikan Wajib Belajar 13 Tahun ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) gratis uang sekolah di swasta, kita butuh minimal Rp51 triliun,” tegas Sofyan saat menjadi keynote speaker dalam acara workshop pendidikan yang merupakan kerja sama antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan mengangkat tema Wajib Belajar 13 Tahun Melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Baca Juga

Sosialisasi Empat Pilar di Medan: Konstitusi Jamin, Anak Miskin Tak Boleh Putus Kuliah Karena Biaya

Sofyan Tan mengingatkan dalam program Wajib Belajar 13 Tahun, ada kewajiban melekat yang harus diakomodir pemerintah terkait Putusan MK No 3 Tahun 2025 dimana disebutkan pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa pungutan biaya. Itu artinya tidak lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta semua sama digratiskan. Jika pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 13 tahun maka pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakannya sesuai amanat konstitusi.

“Kami di Komisi X DPR RI sudah mengajukan usulan penambahan anggaran agar wajib belajar 13 tahun ini. Kami bekerja keras untuk mendorong ini terealisasi. Meski masih terus dicaci maki,” ujarnya.

Usulan penambahan anggaran juga diajukan DPR untuk Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat SD yang sebelumnya Rp450ribu menjadi Rp600ribu dan SMP yang sebelumnya Rp750ribu menjadi Rp1juta per tahun. Menurutnya ini semua harusnya bisa terealisasi jika memang pemerintah punya keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan. “Usulan penambahan anggaran untuk pendidikan yang memang nyata bermanfaat untuk masyarakat kecil jumlahnya tidak seberapa, masih jauh dari total anggaran makan bergizi gratis (MBG),” ungkapnya.

Editor : Ismail