Bukan Senjata Gelap! Perbakin Ungkap Asal Usul Pistol Baretta di Kediaman Topan Ginting

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Topan Obaja Putra Ginting di Komplek Royal Sumatera, Cluster Topas No. 212 C, Kota Medan pada Rabu, 2 Juli 2025. Penggeledahan yang berlangsung sekitar enam jam tersebut menghasilkan penyitaan tiga koper, dua kardus, dan satu tas yang dibawa oleh petugas KPK dengan pengawalan ketat kepolisian bersenjata lengkap.

Baca Juga

Geledah Rumah Mewah Topan Ginting Eks Kadis PUPR Sumut, KPK Sita Rp2,8 M dan Senpi

Selain senjata api pistol Baretta, turut diamankan juga senapan angin dengan dua pak amunisi air gun.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah dua lokasi berbeda pada Selasa, 1 Juli 2025, yaitu kantor Dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis dan Rumah Dinas di Jalan Busi, Kota Medan.

Dalam kasus korupsi ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Prov. Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar (RES). Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta atau rekanan, yaitu Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).

Baca Juga

KPK Temukan Uang Rp2,8 Miliar dan Senjata Saat Geledah Rumah Eks Kadis PUPR Sumut 

Kasus korupsi ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut, yaitu Jalan Sipiongot batas Labusel dengan nilai proyek Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan nilai Rp61,8 miliar. 

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Sabtu, 28 Juni 2025, menyatakan bahwa KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya di Dinas PUPR Sumut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KPK, Topan diduga memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan atau penyedia tanpa melalui mekanisme dan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kedua proyek tersebut, dengan total nilai Rp157,8 miliar.

Diduga terjadi pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut, yang melibatkan pemberian uang dari KIR dan RAY kepada RES melalui transfer rekening, serta dugaan penerimaan lainnya oleh Topan dari KIR dan RAY melalui perantara.

Editor : Jafar Sembiring