27 Tahun Setelah Reformasi: Aktivis '98 Bersuara Tegas Tentang Demokrasi, Ekonomi dan HAM

MEDAN, iNewsMedan.id - Bertepatan dengan 27 tahun peringatan reformasi, puluhan aktivis '98 lintas kampus yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan 98 mengeluarkan sebelas sikap politik. Pernyataan sikap ini dibacakan dalam acara peringatan yang digelar di Warung Keluarga 98, Selasa (20/5/2025).

Menurut Penasihat Perhimpunan Pergerakan 98, Timbul Manurung dan Job Rahmad Purba, sebelas sikap politik ini lahir dari perenungan mendalam terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Baca Juga

Lapas Tanjungbalai Pindahkan Aktivis Rahmadi, Kuasa Hukum Minta Presiden Turun Tangan

Salah satu poin krusial yang dibacakan oleh Ketua Perhimpunan Pergerakan 98, Sahat Simatupang, adalah penolakan tegas terhadap pemberian gelar pahlawan untuk Presiden RI ke-2 Soeharto. Sebaliknya, mereka mengusulkan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Kami juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menuntaskan pelanggaran HAM penembakan mahasiswa dan penculikan aktivis pada peristiwa Mei 1998," kata Sahat Simatupang.

Bendahara Perhimpunan Pergerakan 98, Romy Hs, menyoroti situasi politik tanah air yang dinilai menunjukkan kemunduran demokrasi. Hal ini, menurutnya, terlihat dari adanya usulan pengembalian pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca Juga

LBH Surabaya Bongkar Kejanggalan Penangkapan Aktivis Jogja Paul

"Pemilihan presiden tidak boleh mundur dipilih MPR. Pemilihan presiden oleh MPR adalah langkah mundur demokrasi. Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat," tegas Romy Hs.

Editor: Jafar Sembiring