Pembongkaran Pagar Tambak di Deliserdang, Kadis LHK Sumut Dilaporkan ke Polisi

MEDAN, iNewsMedan.id - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut terkait pembongkaran pagar seng tambak udang milik PT Tun Sewindu di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Minggu (23/2/2025).

Laporan polisi terhadap Yuliani Siregar teregistrasi dengan nomor STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut, tertanggal 27 Februari 2025.

Kuasa hukum PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi terkait pembongkaran tersebut, namun tidak mendapat respons dari Kadis LHK Sumut. Karena itu, mereka melaporkan Yuliani Siregar ke Polda Sumut.

"Hari ini, secara resmi sesuai dengan surat somasi saya, saya melaporkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut dalam kasus pembongkaran ilegal pagar tambak udang PT Tun Sewindu," kata Junirwan kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).

Junirwan menegaskan bahwa pagar seng tambak tersebut bukan bangunan baru, melainkan sudah ada sejak tahun 1988 dan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) serta Surat Keputusan (SK) Camat. Ia menyayangkan tindakan Kadis LHK Sumut yang terkesan mengarahkan massa untuk membongkar pagar tersebut.

"Dia menyuruh dan ada videonya kita, nanti itu berkembang karena disitu massa. Dia memerintahkan massa mengambil seng itu untuk dibawa pulang. Seng itu ribuan lembar. Hilang dan rusak, kerugian kecil Rp 300 juta serta bukti sudah lengkap sama polisi," ujar Junirwan.

Junirwan berharap Kapolda Sumut memberikan perhatian khusus terhadap laporan ini dan mengusut tuntas kasus tersebut. Ia juga menyoroti sikap Kadis LHK Sumut yang dinilai pandang bulu, karena tidak menindak pagar seng tambak udang milik masyarakat dan perusahaan lain di sekitar lokasi.

Kuasa hukum PT Tun Sewindu lainnya, Amwizar, menambahkan bahwa laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP Junto 406 KUHP tentang dugaan tindak pidana pengerusakan pagar seng milik PT Tun Sewindu seluas sekitar 40 hektar.

"Yang pertama kami melaporkan, dia (Kadis LHK Sumut) menyuruh melakukan perusakan dan menyuruh membawa hasil kejahatan itu sendiri," jelas Amwizar.

Sementara itu, Kadis LHK Sumut, Yuliani Siregar, sebelumnya menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat dan karena kawasan tersebut merupakan hutan lindung milik negara.

"Saya langsung sama masyarakat yang membongkar. Alasan pembongkaran yang pertama, adabya pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan, kawasan hutan lindung, mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin," katanya.

Editor : Jafar Sembiring