MEDAN, iNewsMedan.id - Abdillah Sibarani, pegiat usaha sekaligus tokoh Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU), menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.
Dalam pandangannya, kebijakan tersebut berpotensi membebani ekonomi masyarakat serta pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Dengan merujuk pada data dari PricewaterhouseCoopers (PwC) 2024, Abdillah mencatat bahwa tarif PPN di Indonesia akan menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah ASEAN, setara dengan Filipina. Sementara negara-negara tetangga seperti Singapura menerapkan pajak barang dan jasa (GST) sebesar 9%, dan Thailand justru telah menurunkan PPN dari 10% menjadi 7%.
"Banyak pelaku usaha di Indonesia masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi. Banyak di antara mereka yang bergantung pada utang di bank untuk mempertahankan bisnis mereka. Kenaikan PPN ini hanya akan menambah tekanan dan menyulitkan mereka untuk bertahan," jelas Abdillah, Senin (18/11/2024).
Editor : Chris