Tapteng Raih Peringkat Terakhir soal Pelayanan Publik, Sugeng Riyanta: Tugas Saya Benahi Ini

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) meraih peringkat terakhir soal penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Hal itu pun langsung direspons oleh Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta, usai penyerahan opini penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayaan publik kepada 33 Kabupaten/Kota Se-Sumut tahun 2023 di Kantor Ombudsman RI, Jalan Asrama, Kota Medan, Selasa (23/1/2023).

Baca Juga

Pria di Tapteng Pamer Tumpukan Uang sambil Telanjang Dada di Tengah Jalan, Aksinya Viral!

"Predikat kita tahun 2023, indeks penyelenggaraan pelayanan publik Tapanuli Tengah ini nomor 33 dari 33 Kota/Kabupaten, nilainya 61 sekian. Itu turun dari tahun kemaren 2022," ungkap Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta.

"Bahkan, tiga tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini memang trennya turun terus," tambah Sugeng Riyanta.

Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta, menghadiri acara penyerahan opini penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayaan publik kepada 33 Kabupaten/Kota Se-Sumut tahun 2023 di Kantor Ombudsman RI. (Foto: iNewsMedan.id/Odi Siregar)

Sugeng Riyanta merinci hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kabupateng Tapteng dalam kurun 3 tahun terakhir, yakni mulai Tahun 2021 hingga 2023. Berikut rinciannya:

Baca Juga

Kronologi Pria di Tapanuli Tengah Bakar Anak Tetangga gegara Ditagih Utang

- Tahun 2021: zona merah, nilai 40.93, peringkat ke-31 dari 33 Kabupaten/Kota se- Sumut.

- Tahun 2022: zona kuning (kategori C), nilai 62.24, peringkat ke-25 dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumut.

- Tahun 2023: zona kuning (kategori C), nilai 61.28, peringkat ke-33 dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumut.

Baca Juga

Sadis! Pria di Tapanuli Tengah Bakar Anak Tetangga karena Malu dan Kesal Ditagih Utang

"Artinya apa? Tapanuli Tengah tetap stuck, sementara yang lain meningkat. Sehingga, kita tetap nilainya turun, rangkingnya turun," jelas Sugeng Riyanta.

"Kalau saya berbicara tanpa data, nanti dikira politis. Ini adalah indeks, yang menilai Ombudsman, di samping indeks-indeks yang lain," tambah Sugeng Riyanta.

Kendati begitu, Sugeng Riyanta mengaku bahwa hal ini merupakan pemicu atau penyemangat untuk membenahi Kabupaten Tapanuli Tengah.

Baca Juga

Kesal Ditagih Utang, Pria di Tapanuli Tengah Bakar Anak Tetangga Pakai Minyak

"Ini semua menjadi penyemangat bagi saya untuk lebih giat bekerja. Lebih giat menyadarkan temen-temen, bahwa pemerintah itu tugasnya melayani rakyat," sebut Sugeng Riyanta.

Sugeng Riyanta mengungkapkan sejumlah persoalan di lingkup Pemkab Tapteng yang harus dibenahi olehnya.

"SPBE kita sudah keluar, hasilnya jelek. Kemudian, indeks Penyelenggaraan pemerintah daerah dari Menteri Dalam Negeri kita rendah dengan nilai 2,6. Kemudian Indeks AKIP kita rendah, Indeks Reformasi Birokrasi kita rendah, belum indeks-indeks yang lain. Stunting kita tinggi, kemiskinan tinggi," tambah Sugeng Riyanta.

Baca Juga

Polisi Limpahkan 5 Berkas Pelaku yang Merudapaksa Siswi SMA di Tapteng ke JPU

"Nah, ini akan kita coba. Dengan penilaian hari ini, kedepan akan kita perbaiki semampu kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng Riyanta menyebut, hasil penilaian ini jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Pj Bupati Tapteng.

"Saya ini menjabat 15 November 2023. Penilaian ini jauh sebelum saya. Jadi, saya ini dapat ekornya saja. Penilaian ini kan tim turun sebelum saya ada di situ," ucap Sugeng Riyanta.

"Makanya saya tidak malu. Karena ini kan kinerjanya orang lain. Tugas saya justru membenahi ini," tegas Sugeng Riyanta.

Disinggung soal penurunan peringkat akibat kinerja kepala daerah sebelumnya, Sugeng Riyanta enggan berkomentar banyak atas hal tersebut.

"Siapa pun lah itu. Masyarakat bisa menilai," sebut Sugeng Riyanta.

Atas hal itu, Sugeng Riyanta menilai hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumut kepada Pemkab Tapteng sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

"Kalau saya lihat sudah sesuai. Karena memang pelayanan publik kita buruk sekali, dan memang harus dibenahi," jelas Sugeng Riyanta.

"Kita bisa melihat bagaimana dana BOK Kabupaten, puskesmas, dipotong sampai seperti itu. korupsi merajalela, hasil pemeriksaan BPK, temuan "gila-gilaan". Semua saya pegang," ungkap Sugeng Riyanta.

Sugeng Riyanta meyakini bahwa semua permasalahan ini merupakan tugas yang harus diselesaikannya. Menurutnya, apabila tak ada masalah, dirinya tak akan mendapat amanah memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Langkah konkret membenahi pelayanan publik, lihat aja lah. Saya gak mau janji," kata Sugeng Riyanta.

"Kalau langkah konkret yang telah saya lakukan. Seperti BOK, saya periksa. Kepala dinas, saya non-aktifkan. Kepala desa yang diduga korupsi, saya periksa dan non aktifkan, kepling yang terlibat dalam dukung-mendukung partai politik saya berhentikan, saya periksa. ASN yang suka mendukung-dukung partai politik, tidak netralitas, saya periksa saya beresin," jelas Sugeng Riyanta.

Maka dari itu, kata Sugeng Riyanta, setiap hari para ASN  selalu diingat guna mengubah wajah Tapteng. "Tiap hari. Sebelum ada penilaian ini pun sudah kami lakukan. Pj Bupati atau Bupati paling cerewet, mungkin saya," ungkapnya.

Sugeng Riyanta berharap seluruh jajaran Pemkab Tapteng mampu menempatkan pelayanan pada masyarakat  sebagai tugas utama.

"Saya selalu ingatkan pada mereka. Ayo bekerja diniati ibadah. Bekerja itu untuk melayani masyarakat," ucap Sugeng Riyanta.

"Kenapa melayani masyarakat? kita ini pejabat, bupati, OPD, kita mendapatkan semua fasilitas kemewahan itu dari uangnya rakyat. Kita bukan tuannya rakyat, kita ini adalah pelayannya rakyat. Jadi harapan saya, semua in-line," jelas Sugeng Riyanta.

Sugeng Riyanta mengaku yakin Tapanuli Tengah bisa bangkit dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Para OPD, saya yakin pelan-pelan, dan akan saya pacu, akan dirubah paradigmanya menjadi OPD birokrasi yang baik," pungkas Sugeng Riyanta.

Editor : Odi Siregar