Ketua DPD PDIP Sumut Diduga Terlibat Korupsi Dana Covid-19 di Samosir, Hasto: Kami Tidak Mentolerir

“Dana Belanja Tidak Terduga atau BTT yang dialihkan menjadi dana penanganan Covid-19 itu sangat mutlak adalah kewenangan bupati, dan kenapa hanya sekda. Jadi ini dasar kita laporkan,” jelasnya.

Baca Juga

Kasus Korupsi USB SMK Medang Deras: Terungkapnya Kerugian Negara yang Menyisakan Pertanyaan

Bukti yang dibawa dalam melaporkan kasus ini, Parulian dan Vantas turut menyerahkan bukti laporan berupa Surat Keputusan (SK) Nomor: 89 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir dan SK Nomor: 103 Tahun 2020 tentang Penggunaan BTT Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan Covid-19 Kabupaten Samosir, dengan anggaran sebesar Rp 1.880.621.425.

“Sekali lagi kami tegaskan, kebijakan penanganan Covid-19 wewenang bupati, tapi kok menjadi yang bertanggung jawab sekda. Laporan kami diterima dan diregister petugas PTSP Kejati Sumut bernama Ayu tertanggal 30 Agustus 2022,” terangnya.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, terkait laporan itu mengatakan akan mengecek, “Nanti saya cek dulu ya.”

Baca Juga

JAMAK Desak Kejati Sumut Tindak Lanjuti Putusan MA soal Kasus Korupsi  Dana Covid-19 di Samosir

Sementara itu, di sejumlah media, Rapidin Simbolon yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumut, mengatakan, sah-sah saja karena setiap orang memiliki hak membuat laporan pengaduan.

“Itu kan haknya semua orang (mengadu). Jadi siapa saja bisa melaporkan,” ujarnya.

Editor : Odi Siregar