Pemilu dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki tanggungjawab berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif pada setiap tahapan perhelatan pemilu, salah satunya adalah masalah Daftar Pemilih, Kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pemilu, masalah yang kerap terjadi pada kesenjangan antara aturan main dengan tuntutan demokrasi yang makin meluas merupakan hal yang menjadi tuntutan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pelaksanaan pemilu menjadi hal yang sangat strategis dalam penerapannya. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus jelas parameternya agar pelaksanaan demokrasi benar-benar menjadi saluran yang maksimal dalam memajukan, mencerdaskan, dan memperkuat integrasi bangsa indonesia. Untuk mencapai pelaksanaan pemilu langsung merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan kepercayaan masyarakat yang harus dibangun. Terjadi paradoks antara pelaksanaan pemilu yang telah dipersiapkan dengan biaya yang sangat besar namun tidak sesuai dengan apa yang diperoleh. Belum lagi partai politik sebagai peserta pemilu yang berubah pada tiap pemmilu. Sebagai ilustrasi pada sebuah pesta yang dilaksanakan tidak sesuai antara yang hadir dengan undangan yang didata atau yang diundang, sehingga dapat dikatakan pesta yang dilaksanakan gagal karena tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Semua orang pasti tahu bahwa yang namanya pemilu di Indonesia pasti terjadi “pertarungan” antara calon anggota legislative dari internal partai politik dan calon anggota legislatife antar partai politik . Karena didalamnya ada pertarungan para calon yang ingin menang dalam proses demokrasi dengan cara apapun. Misalnya mereka sudah menyiapkan perangkat cost politik untuk bersosialisasi di kelompok-kelompok masyarakat. Minimal ia sudah menyiapkan uang “ngopi” untuk duduk bersama tokoh masyarakat tersebut. Itu biasa terjadi karena budayanya orang yang diajak silaturahmi tidak mungkin ia yang membayar minuman yang telah disajikan. Ada  juga calon demi meraih simpati  pemilih  melakukan kegiatan yang tidak biasa ia lakukan, menjadi lebih sering mengunjungi fasilitas sosial, memberikan bantuan materi dengan berbagai bentuk. Suka tidak suka ada juga kelompok masyarakat yang memanfaatkan situasi ini dengan berdalih membantu mensosialisasikan calon tersebut, karena mereka menganggap ini adalah kesempatan yang jarang dating dan tidak akan datang dua kali. 

Baca Juga

Besok, KPU Sumut Rekapitulasi Suara Pilgub, 29 Kabupaten/Kota Sudah Serahkan Hasil

Merupakan hal yang lumrah juga terjadi disaat para calon mulai memetak kan suaranya ke kelompok ibu-ibu perwiritan. Biasanya mereka mulai memberikan bantuan seikhlas hati dalam bentuk barang, jilbab dan uang kepada peserta arisan. Itulah tradisinya ketika calon mulai memberanikan diri masuk dalam kelompok-kelompok masyarakat. Semua dilakukan agar mendapatkan pujian dan sanjungan dari ketua ibu perwiritan. Sambil calon menitipkan kartu nama dan identitas nomor urut partai. Sebagai rakyat kecil mereka kelompok ibu perwiritan tersebut tidak begitu mengerti, bahwa itulah cara masuk para calon mulai menguras uang pribadinya untuk menjadi calon pemimpin. Baik pemimpin legislative maupun eksekutif.  Alhasil uang yang diberikan dalam bentuk barang tersebut adalah risywah (sogokan) untuk mendapatkan imbalan agar dipilih nantinya. Yang ada di benak masyarakat bahwa Apakah salah jika ada orang yang memberikan sebuah kebaikan kepada kami lalu diberi imbalan suara dengan memilihnya, apalagi hal ini terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki budaya “ingot-ingot” yang sangat kuat, yaitu ingatlah kebaikan orang yang telah diberikan kepadanya. 

Editor : Chris