Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Fraksi PKS DPRD Sumut Bentangkan Poster saat Paripurna

MEDAN, iNewsMedan.id-  Menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikan biaya haji hingga Rp69 juta, fraksi PKS yang ada di DPRD Sumatera Utara kompak membentangkan poster penolakan saat pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (25/1).

Aksi protes ini diawali dengan interupsi yang disampaikan oleh Hendro Susanto, salah seorang anggota Fraksi PKS. Dia menyampaikan Fraksi PKS keberatan dan menolak rencana kenaikan ongkos naik haji tahun 1444 H atau tahun 2023 Masehi.

Hendro menyebutkan penolakan ini didasarkan data yang mereka dapatkan bahwa sekitar 70 persen warga yang berangkat haji lewat jalur reguler khususnya di Sumatera Utara merupakan kalangan nelayan dan petani. Dengan begitu, kenaikan biaya tersebut akan sangat memberatkan bagi mereka.

“Sehingga kita hari ini menyatakan pendapat bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama masyarakat Sumatera Utara menolak terhadap rencana kenaikan ongkos naik naik haji  tahun 2023 Masehi atau 144 Hijriyah dengan resmi,” tegas Hendro.

Usai Hendro Susanto menyampaikan pendapatnya, seluruh anggota fraksi PKS termasuk wakil Ketua DPRD Misno Adi Syahputra yang hadir dalam Rapat Paripurna beragendakan mendengarkan jawaban dan atau tanggapan Gubernur Sumut terhadap pemandangan umum fraksi terhadap pencabutan 4 perda itu langsung berdiri sembari menunjukkan poster yang sudah mereka persiapkan.

"FPKS Menolak Usulan Biaya Kenaikan Haji 1444 H/2023 M,"bunyi tulisan dalam poster yang mereka pegang.

Hariyanto selaku penasehat Fraksi PKS DPRD Medan mengatakan sikap protes yang mereka sampaikan hari ini merupakan hasil keberatan yang disampaikan masyarakat Sumut kepada anggota dewan dari PKS terkait usulan kenaikan biaya haji.

"Jadi yang kami sampaikan hari ini mewakili masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan ongkos haji itu tidak naik," sebut Hariyanto usai paripurna.

PKS kata Hariyanto memaklumi jika ada kenaikan. Namun kenaikan itu harus dalam batas yang wajar.

"Kalo dalam batasan yang wajar, masyarakat bisa menerima  akan tetapi informai yang kita dapat bahwa Arab Saudi sendiri kan menurunkan, semestinya tidak perlu ada kenaikan kalo bisa bahkan turun. Tapi kalo pun ada kenaikan  yah dalam batasan yang wajarlah," pungkas Hariyanto.

Editor : Ismail