Sepanjang Tahun 2022, KPK Tindak 367 Pelaku Usaha

MEDAN, iNewsMedan.id – Hingga Juni 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak 367 orang pelaku usaha. Umumnya, kasus yang melibatkan pengusaha karena suap, gratifikasi dan persekongkolan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK RI Alex Marwata  usai Seminar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Bagi Pelaku Usaha di Hotel Arya Duta, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (30/11).

Baca Juga

Trail of The Kings 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Usaha hingga Jasa Pariwisata di Danau Toba

“Peran bapak dan ibu (pengusaha) kunci kemajuan suatu daerah, pahlawan perekonomian sebenarnya, karena itu bapak/ibu bekerjalah profesional, berintegritas. Kami juga terus mendorong pemerintah untuk menjadi good governance, ini untuk kesejahteraan rakyat kita,” kata Alex Marwata.

Untuk mencegah banyaknya pelaku usaha terlibat dalam tindak pidana korupsi, KPK menyertifikasi secara spesifik pengusaha-pengusaha di Indonesia. Tujuannya menghambat perusahaan yang mengerjakan proyek, tetapi bukan bidang utamanya atau hanya menjadi perantara.

Wakil Ketua KPK RI Alex Marwata menyampaikan, sertifikasi ini lebih spesifik bidang kerjanya. Contohnya perusahaan di bidang infrastruktur, sertifikasi akan dilakukan di lingkup lebih kecil, misalnya konstruksi perumahan, jembatan, jalan, gedung tinggi, dan lainnya.

Baca Juga

Kedan Bank Sumut Dorong Pelaku Usaha Perluas Pasar Melalui Market Place

Alex Marwata menegaskan, perusahaan-perusahaan yang tidak bekerja, tidak berhak mendapat keuntungan sebuah proyek. Tindakan ini menurutnya, masuk dalam kategori korupsi, sehingga sertifikasi salah satu jalan untuk mencegah itu terjadi.

“Bukan ingin menghambat rezeki, tetapi kita tidak ingin perusahaan jadi palu gada, apa lu butuh gua ada. Perusahaan ini tidak perform, tidak bekerja tetapi mendapat keuntungan sebuah proyek,” kata Alex Marwata.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendukung upaya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menyertifikasi secara spesifik pengusaha-pengusaha di Indonesia.  Langkah ini, menurut Edy Rahmayadi, akan membuat pengerjaan proyek lebih efektif dan efisien. Selain itu, akan mempersempit celah untuk tindakan korupsi antara pemerintah dengan pengusaha.

Baca Juga

Pemko Medan Sosialisasikan Registrasi PSAT-PDUK, Pelaku Usaha Sambut Baik

“Ini langkah yang tepat untuk memaksimalkan proyek, akan lebih efisien dan menjauhkan dari peluang korupsi,” kata Edy Rahmayadi.

Editor : Ismail