Golkar Kesalkan Pernyataan Edy di Langkat Terkait Proyek Rp2,7 Triliun

"Persyaratan ini tentunya membuat banyak peserta lelang angkat tangan untuk ikut. Mengingat persyaratan tersebut tidak akan terpenuhi, apalagi ada persyaratan jaminan ketersediaan keuangann sebesar Rp 1,48 triliun oleh rekanan," paparnya.

Baca Juga

Jelang Musda Golkar Sumut, Shoibul Anshor: Jangan Sempitkan Pilihan Nama

Maka itu pihaknya mendorong Gubsu untuk fokus saja pada tugas pengelolaan pemerintahan yang saat ini masih banyak pekerjaan rumah. Diketahui memang ada sejumlah hal yang perlu percepatan kerja dari Gubsu seperti pelantikan Sekdaprovsu, Walikota Pematangsiantar dan Walikota Tanjungbalai belum juga dilakukan. Padahal SK Mendagri sudah diterima Gubsu.

Kemudian pengisian jabatan eselon 2 belum juga tuntas, karena masih banyak yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini praktis, karena sejak menjabat Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah pada September 2018, atau 4 tahun, kabinet pemerintahannya tidak pernah lengkap dengan pejabat defenitif. 

Seperti diketahui tudingan Edy itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (10/8/2022).

Editor: Jafar Sembiring