Abyadi Siregar: Dua Hal Penting yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menyelesaikan Konflik Sari Rejo

MEDAN, iNews.id - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan pemerintah beberapa hari terakhir dalam rangka penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan dalam dua hari terakhir, paling tidak ada dua peristiwa penting dalam sejarah panjang penyelesaian sengketa tanah antara TNI AU dengan puluhan ribu masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. 

Baca Juga

Ombudsman RI Periksa Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Begini Temuannya

"Dua peristiwa penting itu, sangat menentukan penyelesaian sengketa tanah yang sudah bertahun tahun ini," kata Abyadi, Jumat (15/7/2022).

Peristiwa pertama, kata Abyadi, adalah kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto ke Kota Medan pada Selasa 12 Juli 2022. Menurutnya, yang menarik dalam kunjungan itu adalah, Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa sengaja datang ke Medan untuk melihat langsung kasus sengketa tanah di Sumut, termasuk salah satunya konflik tanah masyarakat Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia dengan TNI AU. 

"Meski masyarakat sempat kecewa karena tidak sempat bertemu Pak Menteri ATR/BPN, tapi saya melihat pernyataan Pak Menteri itu menjadi gambaran adanya komitmen kuat pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanah yang sudah berkepanjangan ini," ucap Abyadi optimis.

Baca Juga

Terkait Kisruh UKT dan KIP Mahasiswa Baru, Ombudsman Panggil Rektor Unimed

Peristiwa penting yang kedua, lanjut Abyadi Siregar adalah, adanya kunjungan Tim Kemendagri ke Kelurahan Sari Rejo, Rabu (13/7/2022), persis sehari setelah kunjungan Menteri ATR/BPN. 

"Bahkan, menurut informasi yang saya peroleh, Tim Kemendagri itu masih di Medan sampai hari ini, Kamis (14/7/2022. Mereka bertemu dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian konflik tanah itu," jelas Abyadi.

Tim Kemendagri tersebut bahkan sudah bertemu dengan masyarakat diwakili Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (FORMAS) Riwayat Pakpahan di Kantor Camat Medan Polonia, Rabu (13/7/2022). Dalam pertemuan itu, Tim Kemendagri itu melakukan pengumpulan data terkait sengketa tanah tersebut. Dan, Ketua FORMAS Riwayat Pakpahan juga sudah menyerahkan dokumen perjuangan masyarakat kepada Tim Kemendagri. 

Baca Juga

Kasus Pelecehan Terhadap Anaknya Mandek, IRT  Asal Tapanuli Selatan Mengadu ke Ombudsman Sumut

"Saya melihat, dua peristiwa penting ini menjadi pertanda keseriusan pemerintah untuk menuntaskan sengketa tanah ini. Dan, saya optimis, tidak akan terlalu lama masalah ini akan dapat diselesaikan," ujarnya. 

Abyadi berharap, agar proses penyelesaian sengketa tanah tersebut tidak merugikan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan itu. Di areal sengketa itu, saat ini sudah berdiri ribuan rumah yang dihuni puluhan ribu jiwa. Kawasan pemukiman itu juga sudah lengkap dengan kantor-kantor pemerintah seperti kantor lurah, kantor camat, sekolah-sekolah negeri, rumah ibadah dari berbagai agama. 

Abyadi sendiri menilai, proses penyelesaian konflik tanah ini harus dilakukan secara politik. Semua pihak terkait bertemu dalam satu meja dengan niat yang sama, yakni menyelesaikan sengketa tanah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

Baca Juga

Setahun Kapolda Sumut: Bangun Kultur Melayani dan Penegakan Hukum Berkeadilan

"Kalau sudah begitu, saya yakin ini akan segera selesai," ujar Abyadi.

Namun begitu, Abyadi Siregar yakin, keterlibatan peran Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi akan sangat menentukan dalam percepatan proses penyelesaian konflik tanah ini.

"Peran Wali Kota Medan dan Gubernur Sumatera untuk konflik lahan Sari Rejo sangat menentukan," pungkas Abyadi.

Editor : Odi Siregar