Januari Hingga Juni 2022, Kejati Sumut Hentikan 69 Perkara Mulai dari Pencurian Hingga KDRT

MEDAN, iNews.id - Sejak Januari 2022 hingga 14 Juni 2022,  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menghentikan penuntutan 69 perkara  dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif juctice). Perkara yang dihentikan beragam, mulai dari pencurian kelapa sawit, pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Meski demikian kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, bukan kuantitas perkara yang menjadi tujuan utama restorative justice seperti tertuang dalam Perja No.15 Tahun 2020. Namun kualitas dan manfaat positif dari penghentian penuntutan itu yang paling penting.

Baca Juga

Cegah Praktik Monopoli, KPPU dan Kejati Sumut Bersinergi Perkuat Penegakan Hukum Persaingan

"Dimana dalam penerapan restoratve justice (RJ) ini ada pemulihan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana ini terjadi. Kemudian, antara korban dan pelaku ada perdamaian dan tidak lagi ada rasa dendam," sebut Yos Arnold, Rabu (15/6)/

Yos A Tarigan juga  menyampaikan bahwa di Kejati Sumut saat ini sudah ada 6 Rumah Restorative Justice (Rumah RJ) yang sudah diresmikan pemanfaatannya. 

Keenam Rumah RJ itu yakni, Rumah RJ Desa Keluarga Damai di Desa Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Rumah RJ Huta Pardamean Adhyaksa di Desa Purbasinomba, Kecamatan Padangbolak, Paluta dan Rumah RJ Pur Pur Sage di Karo. 

Baca Juga

Berkas Perkara Perdagangan Orang Utan Dinyatakan Lengkap

"Disusul Rumah RJ Sopo Adhyaksa Batak Naraja, di Kantor Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba, Rumah RJ Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dan terakhir Rumah RJ Balai Damai di kantor Lurah Selat Tanjung Medan, Tanjungbalai," papar Yos A Tarigan. 

Dengan kehadiran Rumah RJ ini, kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deliserdang ini bisa menjadi sebuah rumah atau ruang bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Pembentukan Rumah RJ ini seperti harapan Jaksa Agung RI dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum khususnya Jaksa dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Baca Juga

Kejati Sumut Didesak Serius Usut Mafia Tanah yang Rugikan Bank BUMN

 “Rumah RJ juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restorative justice,” tandasnya. 

Kasi Penkum Yos A Tarigan mendampingi Kajati Sumut Idianto saat memberikan keterangan pers dalam suatu kegiatan di Kejatisu.

Editor : Ismail