Selain itu, perlu juga untuk menerapkan sustainability subsidy, yaitu memberikan bantuan kepada UMKM yang terdampak, misalnya seperti di Jepang yang memberikan bantuan sebesar 500.000 - 2,5 juta yen pada UMKM terdampak, serta subsidi asuransi ekspor.
Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari mengenai stimulus yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan permintaan, antara lain bantuan sosial, subsidi traveling, serta relaksasi pembayaran premi asuransi jiwa, kesehatan, dan properti.
"UMKM di Indonesia sendiri membutuhkan bantuan di masa pemulihan ekonomi yaitu bantuan permodalan, bantuan pendampingan dan konsultasi bisnis, serta perizinan dan regulasi. Maka dari itu, dibuatlah kebijakan fiskal 2022 yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," terangnya.
Kebijakan ini berfokus pada pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, membangun infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting.
Namun, terdapat beberapa tantangan untuk dapat mewujudkan kebijakan tersebut. Pertama, perlu ditingkatkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama bagi UMKM dan korporasi, menjadi sebesar 71,5%. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan UMKM seperti permodalan, subsidi listrik, dan relaksasi pembayaran kredit. Selanjutnya, perlu adanya penurunan pendapatan dari pajak namun beban belanja sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi meningkat. Terakhir, dikarenakan masih rentannya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, diperlukan adaptasi masyarakat terhadap krisis transformasi digital dan dibutuhkannya akselerasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
