Justru, sambung Sahat, akibat banyaknya pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO sehingga harga minyak goreng dalam negeri mahal, maka Jokowi tepat bertindak tegas."Negara ini bukan pengusaha yang atur. Sudah saatnya Jokowi memperlihatkan kepada rakyat yang mulai ragu kepadanya, Jokowi tertawa dan menangis bersama rakyat." ujar jurnalis Tempo ini.
Meski mendukung kebijaan pelarangan ekspor CPO, RPO, RBD palm olein, pome, dan use cooking oil, Sahat dan para aktivis 98 mengingatkan pemerintah agar memperhatikan nasib petani sawit kecil yang menjual Tandan Buah Segar atau TBS kepada pengusaha pemilik Pabrik Kelapa Sawit.
"Kedepannya pemerintah perlu memikirkan agar petani sawit kecil tidak lagi hanya menjual TBS tapi sudah dalam bentuk CPO agar bernilai tambah. Koperasi di desa atau dana badan usaha milik desa bisa membangun PKS mini agar petani kecil tidak tergantung pada pemilik PKS." ujar Sahat.
Selain itu, ujar Sahat, pihaknya juga mengingatkan dampak pelarangan ekspor CPO akan dirasakan pengusaha kapal dan pekerja pelabuhan yang secara berkala mengangkut ekspor CPO.
"Kami mendengar keluhan dan ketakutan yang dirasakan pekerja pelabuhan karena akan kehilangan pekerjaan dalam beberapa waktu kedepan. Mudah - mudahan pemerintah memikirkan juga nasib pekerja pelabuhan." kata Sahat.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
