Dalam diskusi itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata, menekankan pentingnya membedakan vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan produk yang disalahgunakan untuk narkotika melalui jalur ilegal.
Menurutnya, seluruh produk vape legal yang beredar resmi dilengkapi pita cukai. Sementara, berdasarkan penelusuran Bea Cukai, belum ditemukan vape berisi narkotika yang menggunakan pita cukai resmi.
“Kalau produk vape legal yang diawasi oleh pemerintah itu pasti berpita cukai. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.
Sementara itu, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, menilai penguatan regulasi dan pengawasan tata niaga perlu dilakukan tanpa mengabaikan keberlangsungan industri.
“Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional,” katanya.
Menurut Yogie, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang disampaikan dalam FGD tersebut, terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang dari sektor hulu hingga hilir.
Nilai investasi industri ini mencapai Rp31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar 518 juta dolar AS.
Selain itu, sektor rokok elektronik turut menyumbang penerimaan negara melalui cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun.
“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
