MEDAN, iNewsMedan.id – Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka menyusul maraknya penyalahgunaan perangkat tersebut untuk narkotika oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Namun, penentuan kebijakan dinilai perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan industri rokok elektronik.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan pemerintah perlu menggunakan bukti yang tepat sebelum menentukan bentuk pembatasan terhadap produk tersebut.
“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan, tetapi juga konsistensi penerapan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan.
“Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan, kemampuan pengawasan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika,” jelasnya.
Persoalan tersebut turut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa MUI sebelum menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
