Instruksi pembubaran grup dan penghapusan rekam jejak digital tersebut memicu kecurigaan. Berbekal kecurigaan itu, kasus tersebut akhirnya dilaporkan secara resmi ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri, dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ujarnya.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” sambungnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
