KUPANG, iNewsMedan.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjen Imigrasi NTT) menerima pelimpahan perkara dugaan tindak pidana keimigrasian terhadap empat warga negara asing (WNA) asal Bangladesh dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTT, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Imigrasi NTT ini menjadi bentuk nyata sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Acara penyerahan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang; Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Christian Penna; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang beserta jajaran; Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang beserta jajaran; serta perwakilan Ditpolairud Polda NTT.
Berdasarkan berita acara pelimpahan, perkara ini berkaitan dengan dugaan masuknya empat WNA asal Bangladesh berinisial TM, SB, MB, dan NA ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebelum akhirnya diamankan oleh jajaran Ditpolairud Polda NTT.
Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat dugaan pelanggaran hukum yang merujuk pada Pasal 113 juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Lampiran I Poin 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam pembahasan bersama, pihak kepolisian menyampaikan bahwa keempat WNA tersebut diduga menggunakan modus perjalanan tanpa membawa uang, alat komunikasi, maupun dokumen perjalanan/paspor. Masing-masing WNA diketahui bergerak secara terpisah dan tidak ditemukan keterkaitan satu sama lain.
Pola perjalanan yang tidak biasa ini menjadi poin penting yang masih terus didalami oleh petugas imigrasi untuk mengusut kemungkinan adanya keterlibatan jaringan atau pihak pengatur di balik kedatangan mereka.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditpolairud Polda NTT atas respons cepat dan koordinasi yang terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah NTT.
"Terhadap keempat WNA ini, kami akan melakukan pendalaman serta pemeriksaan secara menyeluruh," ujar Saroha.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah mengoptimalkan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Terdapat 29 desa binaan di NTT yang dikerahkan untuk membantu memperketat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat.
Setelah pembahasan usai, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi seremonial penyerahan berkas perkara dari Ditpolairud Polda NTT kepada pihak Imigrasi yang ditandai dengan penandatanganan berita acara pelimpahan.
Selanjutnya, perkara ini resmi ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sesuai kewenangan keimigrasian, dengan dukungan penuh dari Kanwil Ditjen Imigrasi NTT dan Rumah Detensi Imigrasi Kupang.
Petugas Imigrasi akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna mendalami identitas, riwayat perjalanan, maksud dan tujuan kedatangan, hingga status keberadaan keempat WNA tersebut. Apabila terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah Indonesia dan menindak WNA yang melanggar hukum, demi mewujudkan komitmen Imigrasi untuk Rakyat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
