MEDAN, iNewsMedan.id- Persoalan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bahasan utama buku Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia karya Dr Eddy Iriawan.
Buku ini menawarkan pendekatan pengelolaan komunikasi yang dapat digunakan Polri menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, terutama setelah media sosial membuat arus informasi bergerak semakin cepat.
Eddy mengatakan buku tersebut merupakan hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Ia sengaja membukukan hasil penelitian itu agar gagasan yang diperoleh selama penelitian tidak berhenti sebagai karya akademik.
"Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial," kata jurnalis senior di Sumatera Utara itu kepada wartawan, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi membuat persoalan yang terjadi di lingkungan kepolisian dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. Informasi, kritik maupun pengalaman masyarakat dapat menyebar luas dan pada akhirnya ikut membentuk citra institusi.
Karena itu, buku terbitan CV Angkasa Media Literasi tersebut tidak hanya membahas bagaimana Polri menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana institusi merespons persoalan, mengelola isu dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Eddy memasukkan model PRISM sebagai gagasan utama dalam bukunya. Model tersebut dirancang sebagai pendekatan manajemen komunikasi untuk merespons tekanan informasi sekaligus memperbaiki citra institusi.
PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring. Kelima unsur tersebut menjadi kerangka dalam pengelolaan komunikasi yang menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi dan pemantauan sebagai bagian yang saling berkaitan.
Dalam penelitian yang menjadi dasar buku tersebut, Eddy juga menemukan persoalan pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan polisi turut memengaruhi citra Polri.
"Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan," ujarnya.
Menurut Eddy, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media dan media sosial.
Ia mencontohkan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Menurutnya, derasnya pemberitaan mengenai kasus tersebut dapat membuat persoalan yang dilakukan individu dipersepsikan sebagai persoalan institusi.
"Meskipun peristiwa-peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh beberapa oknum, namun derasnya arus informasi mengenai peristiwa itu membuat masyarakat menggeneralisir kejahatan tersebut secara institusi," katanya.
Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu.
Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan menghadapi persoalan serupa.
Eddy menekankan, model tersebut tidak berhenti pada upaya membangun narasi di media.
"Polri tidak cukup hanya melakukan langkah-langkah framing media, gerakan sosial digital dan konstruksi narasi publik. Jauh lebih dalam, Polri dituntut mampu memberikan respons terhadap tekanan tagar melalui strategi komunikasi dan manajemen citra secara bersamaan," ujarnya.
Karena itu, buku tersebut juga menempatkan jajaran humas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan komunikasi institusi. Respons terhadap isu, menurut Eddy, perlu memiliki pola yang terkoordinasi dari tingkat Mabes Polri hingga Polda dan Polsek.
"Yang terpenting dari semua ini adalah lini divisi humas sebagai yang terdepan mulai dari Mabes, Polda hingga ke tingkat Polsek. Keseragaman gerak dalam menerapkan ini akan menentukan keberhasilan dalam membangun komunikasi untuk merestrukturisasi citra positif Polri," katanya.
Promotor Eddy, Prof Dr Iskandar Zulkarnain, mengatakan penerbitan buku tersebut merupakan hal yang sejak awal didorongnya. Ia berharap hasil penelitian Eddy tidak hanya menjadi bahan akademik, tetapi dapat dibaca masyarakat lebih luas.
"Saya bangga disertasi ini akhirnya dibukukan. Sejak awal saya mendorong agar hasil penelitian ini bisa diterbitkan menjadi buku sehingga tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan akademik, tetapi juga masyarakat umum," kata Iskandar.
Dalam buku tersebut juga dibahas pentingnya komunikasi yang adaptif, transparan dan responsif dalam menghadapi ruang publik yang semakin terbuka. Pengelolaan komunikasi, menurut gagasan yang ditawarkan Eddy, harus berjalan beriringan dengan tindakan nyata, keterbukaan informasi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan.
Buku ini juga memuat sambutan tertulis Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dibuat pada Juli 2026 ketika masih menjabat Kapolri. Dalam sambutannya, Sigit menyebut kepercayaan publik sebagai modal penting bagi Polri dan menilai komunikasi institusi harus dikelola secara profesional, adaptif, transparan dan humanis.
Sambutan tersebut turut menyoroti model PRISM sebagai kerangka untuk menghadapi perubahan perilaku publik, dinamika ruang digital dan tuntutan penyampaian informasi yang terbuka, akurat serta tepat sasaran.
Eddy sendiri resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor di USU pada 8 Juni 2026 dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
