MEDAN, iNewsMedan.id - Sektor jasa keuangan di Sumatera Utara (Sumut) terus mencatat pertumbuhan dalam setahun terakhir. Kondisi ini berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut, Triyoga Laksito, mengatakan pertumbuhan terjadi pada industri perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan.
"Secara garis besar kondisi perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, LKM, Fintech, Perusahaan Penjaminan, Perasuransian, Dana Pensiun, serta Pasar Modal selama setahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang bagus,” ujar Triyoga, Senin (28 September 2026).
Di sektor perbankan, Sumut ditopang 56 entitas Bank Umum dengan jaringan 5.526 kantor dan ATM. OJK Sumut mengawasi langsung dua Bank Umum lokal, yakni Bank Mestika dan Bank Sumut.
Selain itu, terdapat 49 entitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dengan 110 jaringan kantor.
Akses layanan keuangan juga diperluas melalui program Laku Pandai yang menggandeng UMKM lokal, seperti toko kelontong. Saat ini terdapat lebih dari 74.000 agen Laku Pandai yang menjangkau 94,5 persen desa dan kelurahan di Sumut.
“Program ini sangat membantu masyarakat; jika sebelumnya ongkos menuju kantor cabang/ATM terdekat bisa mencapai Rp20.000, dengan Laku Pandai masyarakat cukup berjalan kaki ke toko kelontong terdekat untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer atau penarikan skala kecil,” jelasnya.
Di sektor perusahaan pembiayaan, 59 entitas dengan 285 jaringan kantor menyalurkan pembiayaan Rp24,1 triliun, tumbuh 5,92 persen secara tahunan dengan NPF 2,9 persen.
Sektor modal ventura yang diisi tiga perusahaan dengan 125 jaringan tumbuh 45 persen menjadi Rp711 miliar, dengan NPF 6,37 persen. Sementara dua entitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mencatat pembiayaan Rp12,8 miliar.
Sektor pergadaian diperkuat 24 entitas legal dengan 167 jaringan layanan. Pergadaian swasta mencatat pertumbuhan 26,5 persen dengan pembiayaan mencapai Rp365 miliar.
OJK juga melakukan penertiban secara persuasif terhadap entitas pergadaian ilegal agar mengajukan izin resmi demi menjamin keamanan barang gadai masyarakat.
Untuk fintech P2P lending legal, pembiayaan yang disalurkan tumbuh 29 persen menjadi Rp3,97 triliun. Tingkat risiko kredit macet atau TWP90 tercatat 1,77 persen.
Sementara itu, layanan perlindungan risiko dan investasi jangka panjang di Sumut ditopang 91 entitas perusahaan asuransi dengan 311 jaringan kantor, dua perusahaan penjaminan dengan tiga jaringan kantor, dua pengelola dana pensiun, serta 47 jaringan Perusahaan Efek dan 171 jaringan Agen Penjual Reksa Dana (APERD).
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang digelar BPS bersama OJK dan LPS menunjukkan tingkat literasi keuangan Sumut mencapai 71,57 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Sedangkan tingkat inklusi keuangan Sumut mencapai 92,01 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen.
“Hal ini saya sampaikan tidak hanya bersifat kuantitatif (angka-angka), tetapi juga kualitatif, sehingga kualitas dari angka-angka tersebut juga akan kita jelaskan,” ujarnya.
Pada indikator kinerja perbankan, total aset Bank Umum tumbuh 3,33 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 4,29 persen menjadi Rp345,6 triliun, sementara kredit yang disalurkan tumbuh 7,67 persen menjadi Rp332,6 triliun.
Penyaluran kredit terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar 36,9 persen, pertanian 23,7 persen, dan perdagangan 20,2 persen.
Kualitas kredit tercatat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,96 persen dan Loan at Risk (LAR) 6,3 persen.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
