Wacana pemakzulan ini mengemuka setelah lima fraksi di DPRD Tapteng—yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—sepakat untuk mengulirkan hak interpelasi atau pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu dari jabatannya sebagai Bupati Tapteng.
Langkah politis dari kelima fraksi dewan tersebut didasari oleh rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026 yang tercatat baru mencapai sekitar 30% hingga Agustus 2026. Pihak legislatif menilai lambatnya serapan anggaran berdampak langsung pada terhamparan penanganan korban banjir hingga penyaluran program beasiswa daerah.
Menanggapi desakan dan wacana pemakzulan tersebut, Masinton Pasaribu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan. Ia meminta agar seluruh dinamika politik dihentikan sejenak demi memprioritaskan fokus bersama pada percepatan pemulihan daerah pascabencana.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
