Usai dari sana, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Rest Area Jalan Tol Binjai–Langsa yang terletak pada bagian ruas yang kini sudah beroperasi sampai ke wilayah Pangkalan Brandan.
Di lokasi peristirahatan tersebut, Komisi VI DPR RI mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai progres pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa yang berstatus sebagai bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang berfungsi vital menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh.
Berdasarkan data operasional saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan dengan bentang sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi penuh dan melayani mobilitas harian masyarakat.
Apabila seluruh ruas hingga ke wilayah Langsa nantinya tersambung secara keseluruhan, maka koridor jalan tol ini diproyeksikan akan memiliki total panjang mencapai sekitar 130,7 kilometer, yang tentunya bakal semakin memperkokoh konektivitas antaranak wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Secara rinci, pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa sendiri terbagi ke dalam lima seksi pengerjaan. Seksi 1 mencakup ruas Binjai–Stabat sepanjang 12,3 km, Seksi 2 mencakup ruas Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, Seksi 3 mencakup ruas Tanjung Pura–Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 km yang sudah beroperasi, Seksi 4 mencakup ruas Pangkalan Brandan–Kuala Simpang sepanjang 44,2 km, serta Seksi 5 yang mencakup ruas Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 km sebagai pelengkap koridor strategis penghubung utama antara Medan dan Aceh.
Di samping itu, dalam kesempatan yang sama turut dibahas pula perihal rencana pembangunan lanjutan berupa Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan dari koridor JTTS di teritori Aceh.
Ruas sambungan ini dinilai memiliki tingkat urgensi yang sangat strategis, sebab tidak hanya sekadar berfungsi mempererat konektivitas antara Sumatera Utara dan Aceh saja, melainkan juga memberikan sokongan krusial bagi kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya ancaman bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Keberadaan ruas tol tersebut di kemudian hari amat diharapkan mampu mempercepat proses mobilisasi personel penolong, memperlancar penyaluran bantuan kemanusiaan manakala bencana terjadi, menstabilkan kelancaran distribusi logistik, serta mendongkrak ketahanan jaringan transportasi darat di kawasan sumatera bagian utara.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
