Ia juga menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terbuka untuk berkonsultasi dengan kejaksaan guna menghindari risiko hukum di masa depan.
“Kita bukan pihak yang saling berhadapan. Pemerintah, kejaksaan, kepolisian, dan seluruh unsur terkait adalah satu kesatuan dalam membangun kota ini,” tegas Rico.
Beberapa proyek besar menjadi fokus pendampingan hukum ini, di antaranya:
- Program Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
- Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Marelan.
- Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT).
- Proyek infrastruktur dukungan Bank Dunia (World Bank).
“Sudah saatnya kita membuktikan bahwa pemerintahan bisa bersih dan profesional. Dengan integritas, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, saya yakin Kota Medan bisa bergerak ke arah yang lebih maju dan berkembang,” pungkas Rico.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
