Ia menyarankan Erni untuk berkonsultasi dengan ahli bahasa sebelum membuat laporan. Bakhrul juga khawatir laporan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan di dunia politik Sumatera Utara, apalagi mengingat Erni dan HS merupakan sesama kader Partai Golkar. Konflik ini bisa jadi berlatar belakang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumut.
Kepemimpinan Dipertanyakan
Bakhrul menilai, seorang pemimpin dewan seharusnya bisa menyelesaikan masalah pribadi, apalagi persoalan yang lebih besar di Provinsi Sumatera Utara. Tindakan Erni yang memilih jalur hukum justru menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan konflik.
"Jangan terus dibawa ke ranah hukum," tegas Bakhrul. "Berbeda pendapat dan pilihan itu biasa, Bhineka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kegagalan demokrasi bukan karena hal lain, terjadinya itu karena berbeda pendapat yang tidak bisa diterima."
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, Erni harus siap menerima kritik. Kritik yang dilayangkan kepada Erni bukanlah serangan personal, melainkan masukan terhadap kapasitasnya sebagai pejabat.
"Yang dikritik ini kan pejabat, bukan personalitinya. Mereka kan pejabat publik, dan jangan terlalu cepat menuduh atau menghakimi," tambahnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
